Kanal24, Malang – Banjir, gempa, letusan gunung api, hingga longsor kembali menutup kalender Indonesia. Akhir tahun, yang seharusnya menjadi ruang evaluasi dan perencanaan, justru kerap ditandai dengan bencana demi bencana. Dari Sumatera hingga Jawa, dari kawasan pesisir hingga pegunungan, pola yang muncul nyaris seragam: alam bereaksi, sementara manusia dan negara kerap tertinggal dalam kesiapsiagaan. Situasi ini menjadi alarm keras bahwa kebencanaan di Indonesia bukan peristiwa insidental, melainkan konsekuensi dari posisi geografis, pilihan pembangunan, dan rendahnya kesadaran kolektif.
Pandangan ini disampaikan Prof. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D, Pakar Kebencanaan sekaligus Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya (FMIPA UB), dalam catatan akhir tahun kebencanaan Indonesia. Menurutnya, bencana di Indonesia selalu memiliki dua wajah: alami dan buatan manusia.
Tsunami Aceh dan Kesadaran yang Terlambat
Prof. Sukir menegaskan, bencana bukanlah hal baru bagi Indonesia. Namun, kesadaran negara terhadap kebencanaan secara yuridis baru benar-benar lahir setelah tsunami Aceh pada 26 Desember 2004.
“Bencana itu sudah dari dulu, tetapi secara hukum Indonesia baru sadar setelah gempa dan tsunami Aceh. Undang-undang kebencanaan lahir tahun 2007, dan itu dipicu oleh tragedi besar,” ujarnya.
Tragedi tersebut membuka mata bahwa Indonesia membutuhkan sistem, bukan sekadar respons darurat. Namun, hampir dua dekade berlalu, tantangan terbesar justru masih berada pada aspek paling dasar: kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.
Kaya Alam, Kaya Bencana: Dua Sisi yang Tak Terpisahkan
Indonesia berdiri di kawasan Ring of Fire, wilayah dengan aktivitas tektonik dan vulkanik tertinggi di dunia. Kondisi ini membuat Indonesia kaya sumber daya alam—mineral, panas bumi, dan energi—namun sekaligus kaya potensi bencana.
“Ring of Fire itu seperti sekeping mata uang. Di satu sisi adalah kekayaan alam, di sisi lain adalah rumahnya gempa, gunung api, dan bencana,” jelas Prof. Sukir.
Menurutnya, persoalan muncul ketika kekayaan alam dieksploitasi tanpa kesadaran kebencanaan. Ketika keseimbangan itu diabaikan, bencana menjadi keniscayaan, bukan sekadar kemungkinan.
Banjir dan Jejak Kebijakan Manusia
Dalam konteks bencana hidrometeorologi seperti banjir di Sumatera, Prof. Sukir menilai faktor manusia memegang peran signifikan. Ia mencontohkan pengalaman transmigrasi di Jambi, di mana pembukaan lahan dilakukan dengan menebang hutan besar-besaran tanpa perhitungan ekologis jangka panjang.
“Kalau kita lihat banjir hari ini, banyak gelondongan kayu hanyut. Itu bukan sekadar ulah individu, tapi desain kebijakan dan pembangunan yang tidak memperhitungkan risiko lingkungan,” tegasnya.
Menurutnya, kesalahan desain tata ruang, kehutanan, dan industri menjadi akumulasi risiko yang akhirnya dibayar mahal oleh masyarakat.
Pendidikan Kebencanaan: Kunci yang Terlalu Lama Diabaikan
Bagi Prof. Sukir, solusi paling mendasar bukan semata teknologi, melainkan pendidikan kebencanaan sejak usia dini. Tanpa itu, mitigasi dan respons akan selalu tertinggal.
Ia mencontohkan Jepang, negara rawan bencana yang menjadikan pendidikan kebencanaan sebagai budaya nasional—dari taman kanak-kanak hingga dunia industri.
“Di Jepang, kesadaran bencana ditanamkan sejak TK. Perusahaan bahkan berlomba membantu saat bencana. Itu bukan pencitraan, tapi sistem,” ujarnya.
Indonesia, menurutnya, perlu membangun budaya serupa agar masyarakat tidak hanya tahu cara menyelamatkan diri, tetapi juga sadar bagaimana perilaku sehari-hari dapat memicu bencana.
Geotermal, Gunung Api, dan Jalan Tengah yang Bijak
Indonesia memiliki sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia, dengan 80 persennya berkorelasi langsung dengan gunung api. Ini menegaskan kembali dilema klasik: sumber energi sekaligus sumber bahaya.
Namun, Prof. Sukir melihatnya sebagai peluang jika dikelola secara bijak. Pemanfaatan panas bumi yang tepat justru dapat mengurangi tekanan energi gunung api.
“Kalau dikelola dengan benar, geotermal bukan ancaman, tapi bagian dari solusi. Ini yang perlu dipahami publik melalui pendidikan,” katanya.
Dari Kampus untuk Kesadaran Nasional
Melalui Brawijaya Volcano and Geothermal Research Center, Prof. Sukir dan tim mulai melakukan edukasi kebencanaan dan geotermal secara masif—dari masyarakat umum hingga anak-anak.
Namun ia menegaskan, upaya individu atau kelompok riset tidak akan cukup tanpa komitmen negara. Pendidikan kebencanaan harus menjadi agenda nasional lintas sektor.
“Harapan kami, pemerintah—terutama Presiden—mendorong peningkatan kesadaran kebencanaan secara menyeluruh. Kalau tidak dimulai sekarang, kita hanya akan mengulang tragedi yang sama,” pungkasnya.(Din/Tia)
