KANAL24, Jakarta – Kementerian Keuangan Jepang dan Bank Indonesia (BI) pada hari ini, Senin (31/8/2020) secara resmi memulai implementasi kerangka kerja untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung antara Indonesia dan Jepang.
Kerangka kerja ini disusun berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang pada 5 Desember 2019.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung di antara kedua negara.
Hal ini menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya penguatan kerja sama keuangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang.
“Kerangka kerja tersebut meliputi, antara lain, upaya mendorong penggunaan kuotasi langsung (direct quotation) dalam transaksi antara mata uang Rupiah dan Yen, serta relaksasi regulasi tertentu untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia dan Jepang,” ujar Onny dalam keterangannya, Senin (31/8/2020).
Untuk mendukung operasionalisasi dari kerja sama ini, BI dan Kementerian Keuangan Jepang telah menunjuk beberapa bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai Appointed Cross Currency Dealer ( ACCD ). Bank-bank di Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai ACCD adalah MUFG Bank, Ltd, Jakarta Branch; PT. Bank BTPN Tbk (BTPN), PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Ada pun bank-bank di Jepang yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Jepang sebagai ACCD adalah Mizuho Bank, Ltd, MUFG Bank, Ltd, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), Tokyo Branch, Resona Bank Ltd, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation.(sdk)
