Kanal24, Malang – Industri plastik nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor di tengah gejolak global. Pelaku usaha kini dipaksa memutar strategi untuk menjaga keberlangsungan produksi, termasuk mencari alternatif sumber bahan baku baru.
Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkapkan, upaya diversifikasi bahan baku menjadi langkah mendesak agar industri tetap berjalan di tengah ketidakpastian pasokan global. Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, menyebut pelaku industri terus mencermati perkembangan pasar, terutama terkait ketersediaan bahan baku utama.
Ia menegaskan, struktur industri plastik Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor. Kondisi ini membuat sektor tersebut rentan terhadap gangguan eksternal, mulai dari konflik geopolitik hingga gangguan distribusi internasional.
Baca juga:
Harga BBM Pertamina Tak Naik April, Ini Alasannya
“Untuk nafta kebutuhan 3 juta ton per tahun dan 100 persen impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE, PP, PET, PS, dan PVC sekitar 8 juta ton, dengan 50 persen masih impor,” ujar Fajar.
Ketergantungan tersebut bukan persoalan baru. Sejumlah laporan menunjukkan industri plastik nasional telah lama bergantung pada bahan baku impor, meski permintaan domestik terus meningkat dan sektor ini memiliki keterkaitan luas dengan berbagai industri lain seperti makanan, kosmetik, hingga otomotif.
Dalam kondisi saat ini, gangguan sekecil apa pun pada rantai pasok global dapat berdampak langsung pada produksi dalam negeri. Oleh karena itu, pelaku industri mulai membuka opsi penggunaan bahan baku alternatif, salah satunya melalui pemanfaatan gas.
Fajar menyebutkan, kebijakan seperti pembebasan bea masuk LPG menjadi peluang untuk mengembangkan sumber bahan baku alternatif. “Nol persen bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif, pasokan gas,” katanya.
Langkah diversifikasi ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan, terutama ketika banyak negara mulai mengamankan kebutuhan bahan baku masing-masing. Kondisi tersebut membuat persaingan global semakin ketat dan memperpanjang waktu pengiriman.
Menurut Fajar, pelaku industri bahkan telah menjajaki komunikasi dengan sejumlah kawasan baru untuk mendapatkan pasokan, seperti Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Namun, langkah ini juga memiliki konsekuensi dari sisi logistik.
“Sudah mulai komunikasi dengan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Yang jelas lead time lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari,” jelasnya.
Sementara itu, analis dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai dampak tekanan terhadap industri plastik sangat bergantung pada durasi konflik global yang sedang berlangsung. Jika konflik berkepanjangan, tekanan terhadap pasokan bahan baku berpotensi menjadi masalah struktural.
“Kalau kita melihat konflik Timur Tengah ini, kuncinya ada pada durasi. Artinya, yang kita hadapi bukan lagi sekadar gejolak jangka pendek,” ujarnya.
Dalam jangka pendek, ia mendorong pemerintah untuk memberikan insentif yang lebih terarah, seperti subsidi energi bagi industri kecil dan menengah serta insentif pajak untuk efisiensi energi. Selain itu, akses pembiayaan yang lebih longgar juga dinilai penting untuk menjaga arus kas perusahaan.
Namun dalam jangka panjang, persoalan mendasar industri plastik dinilai terletak pada struktur pasokan bahan baku yang belum mandiri. Oleh karena itu, strategi hilirisasi dan integrasi industri menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan sektor ini.
Pengembangan petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi sawit menjadi oleokimia, hingga pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan dinilai sebagai langkah strategis yang perlu dipercepat. Selain itu, pembangunan kawasan industri terintegrasi juga diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produk nasional.
Dengan tekanan global yang masih berlangsung, pelaku industri plastik dituntut tidak hanya adaptif dalam jangka pendek, tetapi juga mampu bertransformasi secara struktural agar tidak terus bergantung pada pasokan luar negeri. (nid)
