KANAL24, Jakarta – Utang Perum Bulog dilaporkan jumlahnya mencapai Rp28 triliun. Nilai ini membengkak dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai Rp13,2 triliun. Utang tersebut sebagai akibat dari pembelian Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
“Bulog tidak bisa dihindari dengan utang karena memang Bulog membeli beras, kita pinjam uang dari bank. Bunganya komersial. Jadi ada bunganya, kan bunga berjalan,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso di Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Budi Waseso mengatakan, sebenarnya untuk pembelian beras komersial tidak ada masalah karena proses penjualan berjalan lancar. Namun demikian untuk CBP yang menjadi masalah. Pasalnya stok beras yang dimiliki Bulog belakangan menjadi tak terserap karena Pemerintah sudah mengganti program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ).
“Akibatnya beras ini tidak bisa digunakan dan konsekuensinya bunga tetap berjalan, kita tidak bisa bayar tagihan karena memang berasnya tidak digunakan untuk itu,” tuturnya.
“Itu ( BPNT ) pada akhirnya enggak menggunakan berasnya Bulog karena masyarakat dibolehkan memilih beras beli di pasar, bebas. Ini berdampak pada stok yang ada di Bulog yang tidak bergeser,” imbuhnya.
Stok yang tidak tersalurkan tersebut harus terus dikelola Bulog dengan konsekuensi bunga yang tetap berjalan. Maka itu, Buwas meminta agar ada perbaikan dalam pengelolaan ke depannya agar kejadian itu tidak berulang.
Adapun salah satu satu upaya yang bisa dilakukan saat ini untuk mengurangi kerugian Bulog adalah memperbesar porsi beras komersial yang saat ini baru 20 persen agar beras CBP itu bisa terserap.
“Nanti ke depan kita harus paling tidak 50 persen untuk komersial sehingga kita bisa menutupi bunga utang dan kita bisa menyicil bayar utang. Kalau 50 persen komersial, dan 50 persen CBP, jadi kan enggak banyak CBP-nya,” pungkasnya. (sdk)
