Kanal24, Malang — Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Barat, Iran Corner Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) merilis sebuah memorandum bertajuk “Hentikan Perang: Gaza, Al Aqsa, Iran dan Runtuhnya Hukum Internasional.”
Memorandum yang dirilis Jumat, 13 Maret 2026 tersebut disampaikan sebagai bagian dari peringatan Hari Alquds Internasional, sebuah momentum global yang diprakarsai oleh pendiri Revolusi Islam Iran, Imam Khomeini, untuk menyuarakan solidaritas terhadap Palestina.
Melalui memorandum itu, Iran Corner UB menyatakan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Asia Barat, terutama kehancuran yang terus berlangsung di Gaza serta meningkatnya konfrontasi militer yang melibatkan Iran.
“Memorandum ini kami sampaikan sebagai suara hati nurani kolektif terhadap meningkatnya perang di Asia Barat,” ujar Syed Abdullah Assegaf dari Iran Corner FISIP UB.
Menurutnya, rangkaian konflik yang terjadi tidak hanya berdampak pada dinamika geopolitik, tetapi juga berimplikasi serius terhadap kehidupan warga sipil di kawasan tersebut.
Kekhawatiran atas runtuhnya hukum internasional
Dalam memorandum tersebut disebutkan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, serta kawasan permukiman menjadi indikasi menguatnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
Iran Corner UB mengutip peringatan dari organisasi hak asasi manusia yang menilai bahwa dunia tidak dapat tinggal diam ketika aturan yang mengatur perdamaian dan keamanan internasional terus dilemahkan.
“Serangan terhadap infrastruktur sipil melanggar prinsip-prinsip inti hukum humaniter internasional yang dirancang untuk melindungi warga sipil selama perang,” demikian pernyataan yang juga merujuk pada pandangan Amnesty International UK.
Dalam perspektif tersebut, konflik yang berkepanjangan dinilai berpotensi memperdalam krisis kemanusiaan serta memperbesar risiko instabilitas kawasan.
Enam tuntutan utama
Sebagai bagian dari sikap moral terhadap konflik yang berlangsung, memorandum tersebut memuat enam tuntutan utama yang ditujukan kepada komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat sebagai aktor yang dinilai memiliki pengaruh besar dalam dinamika kawasan.
Tuntutan pertama adalah perlindungan terhadap Masjid Al Aqsa sebagai situs suci umat Islam. Iran Corner UB menekankan bahwa kompleks Al Aqsa harus dijaga dari segala tindakan yang dapat mengancam kesuciannya serta mempertahankan status quo historis yang ada.
Tuntutan kedua berkaitan dengan konflik di Gaza. Memorandum tersebut menyerukan gencatan senjata segera dan permanen, akses kemanusiaan tanpa hambatan, serta perlindungan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat pengungsian.
Selain itu, memorandum juga menyoroti situasi di Tepi Barat, yang dinilai terus mengalami eskalasi kekerasan dan penggusuran terhadap komunitas Palestina.
Tuntutan berikutnya menyangkut meningkatnya ketegangan militer terhadap Iran. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa eskalasi militer berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas.
Karena itu, Iran Corner UB menyerukan penghentian agresi militer terhadap Iran serta menekankan pentingnya solusi diplomatik untuk meredakan ketegangan.
Dua tuntutan lainnya berkaitan dengan penolakan terhadap perubahan rezim melalui intervensi militer serta seruan untuk menghentikan militerisasi kawasan Timur Tengah yang selama ini dinilai memperpanjang siklus konflik.
Seruan untuk perdamaian
Dalam bagian penutup memorandum, Iran Corner UB mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan perang yang dibangun atas dominasi kekuasaan jarang menghasilkan stabilitas.
Sebaliknya, konflik bersenjata justru memperdalam ketegangan dan menciptakan siklus balasan yang sulit dihentikan.
Memorandum tersebut juga menyoroti meningkatnya gelombang demonstrasi damai di berbagai negara yang menuntut diakhirinya perang dan perlindungan terhadap warga sipil.
“Rakyat Gaza, warga sipil yang terkena dampak konflik regional, dan komunitas global yang lebih luas berhak atas perdamaian, keadilan, dan martabat,” tulis memorandum tersebut.
Iran Corner UB menutup dokumen itu dengan seruan agar komunitas internasional kembali menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional serta mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan konflik.
“Perdamaian tidak dapat dibangun di atas dominasi. Keadilan tidak dapat ada di mana kekuasaan menggantikan hukum,” demikian bunyi seruan terakhir memorandum tersebut. (nid/din)
