KANAL24, Malang – Persekusi terhadap miniritas muslim Uighur Cina kini menjadi sorotan warga dunia. Berbagai negara, tokoh politik dan organisasi masyarakat bersuara keras utuk menekan pemerintah Cina termasuk salah satunya Majelis Nasional KAHMI.
Dalam pernyataan sikap yang dibagikan kepada media MN KAHMI (18/12/2019) wadah para alumni HMI ini mengutuk keras sikap pemerintah Cina terhadap warga Uighur. Ada lima point yang disikapi oleh KAHMI berkaitan dengan kasus muslim Uighur.
“ KAHMI mengutuk keras persekusi dan kebiadaban rezim komunis Cina terhadap etnis minoritas Muslim Uyghur di provinsi Xinjiang,” kata Herman Khaeron Koordinator Presidum MN KAHMI.
Selain mengutuk sikap pemerintah Cina yang dianggap melanggar HAM, KAHMI juga menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih bersikap proaktif dan lebih responsif terhadap penderitaan Muslim Uighur.
“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sudah sepatutnya Presiden Jokowi dan Menlu lebih responsif terhadap isu ini,” lanjut Herman.
Saluran formal seperti Dewan Keamanan PBB dan dewan HAM menurut KAHMI bisa di optimalkan oleh pemerintah Indonesia untuk bersuara lebih tegas dan tangkas. Politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia semestinya membuat Indonesia lebih bisa bergerak lebih responsif.
Dalam sikap terahirnya KAHMI mengajak seluruh warga KAHMI pada khususnya di daerah dan masyarakat Indonesia untuk menggelar doa bersama dan aksi simpatik untuk mendukung muslim Uighur. (sdk)
