Kanal24, Malang – Materi kajian dalam kegiatan Kajian Ramadan BICMES menyoroti dinamika geopolitik yang berkembang di Timur Tengah, khususnya terkait perang yang melibatkan Iran serta respons negara-negara Islam terhadap konflik tersebut. Pemateri kajian, Abdullah, S.Sos., M.Hub.Int., menjelaskan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya dipahami sebagai peristiwa militer semata, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan identitas, kepentingan politik, serta solidaritas di antara negara-negara Islam. Penjelasan tersebut disampaikan dalam Kajian Ramadan BICMES bertajuk “Sikap dan Dukungan Dunia Islam atas Serangan ke Iran” yang digelar di Masjid Ibnu Khaldun FISIP Universitas Brawijaya, Kamis (5/3/2026).
Abdullah memaparkan bahwa konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sering dipahami sebagai perang yang dipaksakan kepada Iran. Dalam kajiannya, ia menekankan bahwa respons negara-negara Islam terhadap situasi tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepentingan geopolitik, hubungan ekonomi, hingga posisi strategis masing-masing negara di kawasan.
Baca juga:
Belajar Tanggap Darurat hingga Penilaian Risiko, Diklat K3 FKH UB Bangun Kesadaran Keselamatan Kerja
Perspektif Islam dan Hak Membela Diri
Dalam pemaparannya, Abdullah menjelaskan bahwa dari sudut pandang identitas Islam, tindakan perlawanan terhadap kezaliman memiliki landasan normatif dalam ajaran agama. Ia mengutip prinsip yang terdapat dalam Al-Qur’an mengenai keharusan membalas kezaliman secara setimpal sebagai bentuk pembelaan diri terhadap ketidakadilan.
Selain itu, ia juga menyinggung konsep hak membela diri dalam hukum internasional yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Pasal 51, yang memberikan hak kepada suatu negara untuk mempertahankan diri dari agresi. Menurutnya, dalam perspektif tersebut, tindakan Iran sering dipahami sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara sekaligus merespons tekanan eksternal.
Abdullah juga menilai bahwa posisi Iran dalam konflik kawasan tidak dapat dilepaskan dari sikap politiknya yang selama ini konsisten menyuarakan dukungan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap tertindas, termasuk dalam isu Palestina.
Respons Dunia Islam yang Terbelah
Salah satu poin utama yang disampaikan dalam kajian tersebut adalah adanya perbedaan sikap di antara negara-negara Islam terhadap konflik yang melibatkan Iran. Abdullah menjelaskan bahwa sebagian negara menunjukkan dukungan moral maupun kecaman terhadap agresi yang terjadi, sementara negara lain memilih bersikap lebih hati-hati atau bahkan diam.
Menurutnya, sikap tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan strategis, termasuk hubungan ekonomi dan keamanan dengan negara-negara Barat. Beberapa negara di kawasan Teluk, misalnya, memiliki kerja sama militer dan politik yang erat dengan Amerika Serikat, yang berdampak pada posisi mereka dalam merespons konflik regional.
Dalam konteks sejarah, Abdullah juga mengingatkan bahwa pembentukan banyak negara di kawasan Timur Tengah tidak terlepas dari pengaruh kekuatan kolonial setelah Perang Dunia I dan II. Kondisi tersebut, menurutnya, masih memengaruhi dinamika politik kawasan hingga saat ini.
“Sebagian negara mendukung, sebagian diam karena kepentingan ekonomi, dan ada pula yang secara strategis berada dalam orbit kebijakan Barat,” jelasnya dalam pemaparan kajian.
Tantangan Kemandirian Dunia Islam
Abdullah juga menyoroti pentingnya kemandirian negara-negara Islam dalam menentukan arah kebijakan luar negeri mereka. Menurutnya, dunia Islam perlu memperkuat kapasitas internal agar tidak selalu berada dalam posisi bergantung pada kekuatan global.
Salah satu langkah yang ia tekankan adalah pengembangan teknologi serta penguatan basis keilmuan yang lahir dari tradisi intelektual Islam. Dengan demikian, negara-negara Muslim diharapkan mampu memiliki kemandirian dalam bidang politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan.
Ia menilai bahwa penguatan epistemologi keilmuan Islam menjadi penting agar pemahaman terhadap ajaran agama tidak hanya berhenti pada simbol-simbol keagamaan, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan keberpihakan terhadap pihak yang tertindas.
Harapan terhadap Solidaritas Umat Islam
Menutup pemaparannya, Abdullah menyampaikan harapan agar umat Islam di berbagai negara mampu membangun solidaritas yang lebih kuat di tengah dinamika konflik global. Ia menilai bahwa perbedaan mazhab seharusnya tidak menjadi penghalang untuk membangun kerja sama dan dukungan terhadap sesama umat Islam.
Menurutnya, dalam konteks konflik internasional, yang lebih penting adalah menjunjung nilai keadilan serta membantu pihak yang mengalami penindasan. Ia juga mengingatkan pentingnya merujuk pada sumber informasi yang kredibel agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang berpotensi memecah belah.
Dengan demikian, kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mahasiswa dan masyarakat akademik mengenai dinamika geopolitik Timur Tengah, sekaligus mendorong lahirnya perspektif yang lebih kritis dan komprehensif dalam melihat isu-isu dunia Islam. (nid/wan)
