KANAL24, Bogor – Untuk memaksimalkan peran pesantren sebagai salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag memfinalisasi kerangka rencana Peta Jalan Kemandirian pesantren (PJKP). Hal tersebut dibahas bersama dalam Focuss Group Discussion (FGD) Kelompok Kerja Kemandirian Pesantren, di Bogor.
FGD berlangsung tiga hari, 10 – 12 Maret 2021. Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur mengatakan, PJKP disusun sebagai amanat UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Salah satu fungsi pesantren adalah pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, peta jalan kemandirian pesantren ini ditargetkan selesai akhir Maret 2021. Sebab, awal April ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
“PJKP ini digelar sebagai implementasi fungsi pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. Kami merencanakan selesai akhir Maret, dan awal April sudah disampaikan ke Presiden melalui Pak Menteri,” kata Waryono di Bogor, Rabu (10/3/2021).
Hadir secara virtual, Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdani menyampaikan, pesantren harus terlibat dan berperan aktif dalam penguatan ekonomi. Banyak bisnis yang bisa digeluti pesantren, antara lain: halal food, halal style, termasuk pada sektor seni, seperti gambus, kaligrafi, dan seni lainnya yang juga memiliki nilai jual.
“Pesantren harus terlibat aktif menguatkan potensi ekonominya. Banyak varian bisnis yang bisa dikembangkan santri, Halal Food, Halal Style, kemudian pada sektor seni misalnya, seni Kaligrafi, Seni musik Islami dan lainnya,” tutur Ramdhani.
FGD PJKP yang difasilitasi Koordinator Nasional Gusdurian Alissa Wahid ini, diawali dengan review bahan PJKP, kompilasi bahan, diskusi pendalaman, evaluasi pendalaman, dan diakhiri dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut.(sdk)
