Kanal24 – Kementerian Dalam Negeri memperingatkan bahwa kepemimpinan oleh pemimpin daerah menjadi faktor penting dalam menunjang kemajuan sebuah wilayah.
“Dengan besarnya kewenangan yang diberikan, diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka hari ini kemajuan republik ini ditentukan variabel, dan variabel yang paling penting adalah kepemimpinan kawan-kawan di daerah,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dalam keterangannya di Jakarta (8/2/2023).
Lebih lanjut, sistem otonomi daerah yang memberikan beberapa tugas pemerintahan konkuren kepada daerah menjadi faktor penting. Sistem ini membuat daerah memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahannya.
Suhajar memberikan contoh beberapa tugas yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, seperti bidang pendidikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa kemajuan pendidikan di wilayah banyak bergantung pada kinerja pemerintah daerah dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam mengendalikan inflasi.
Menurutnya, itulah sebabnya Menteri Dalam Negeri selalu mendorong pemerintah daerah untuk berupaya mengendalikan inflasi, karena keberhasilan pengendalian inflasi adalah hasil dari kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini termasuk tingkat inflasi nasional yang merupakan rata-rata dari inflasi di seluruh wilayah.
Suhajar juga menjelaskan beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti menjaga iklim bisnis yang kondusif, misalnya dengan mempertimbangkan kebijakan pajak bagi pelaku bisnis.
Dia menegaskan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk di daerah. Karena dengan tumbuhnya sektor swasta, maka jumlah pendapatan asli daerah juga meningkat.
Menurut dia, belanja yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hanya bersifat stimulan dalam mendukung tumbuhnya ekonomi di sektor lainnya, sehingga keberadaan pelaku usaha perlu didukung.
“Karena untuk memajukan sebuah daerah, ukurannya bukan di APBD tapi di produk domestik regional bruto atau sering disebut PDRB. Berapa jumlah barang-barang dan jasa yang dihasilkan, itu lah sebenarnya yang bisa ditentukan apakah ekonomi bergerak atau tidak,” ujarnya.
