Kanal24 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pada bulan Maret 2023, realisasi anggaran di sektor kesehatan telah meningkat sebesar 28,1 persen. Pemerintah juga telah menggunakan anggaran sebesar Rp28,5 triliun untuk sektor kesehatan
“Kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini, sudah lebih tinggi daripada 2021 saat pandemi terjadi, lebih tinggi daripada 2022 yang hanya Rp22,2 triliun. Bahkan, mendekati pada saat belanja pandemi yang sangat tinggi pada tahun 2021. Oleh karena itu, kita lihat belanja kesehatan kita tumbuh 28,1 persen meskipun pandemic sudah dinyatakan mengalami transisi ke endemi,” kata Sri Mulyani di Jakarta (17/4/2023).
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari total anggaran Rp28,5 triliun yang digunakan untuk sektor kesehatan, sebesar Rp18,3 triliun digunakan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L). Sementara itu, sebesar Rp2,5 triliun digunakan melalui belanja non-K/L, dan Rp8,9 triliun digunakan melalui belanja transfer ke daerah (TKD).
Anggaran sebesar Rp8,9 triliun yang digunakan melalui belanja transfer ke daerah (TKD) telah dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, yaitu: operasional 9.016 puskesmas, 5.140 balai penyuluhan KB, penyediaan alat antropometri di 4.965 puskesmas, pembangunan 1.017-unit balai penyuluhan KB, dan pengadaan 10.280-unit Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting.
Selain itu, Sri Mulyani juga memaparkan realisasi anggaran untuk bidang prioritas lainnya.
Selain sektor kesehatan, Sri Mulyani juga memaparkan realisasi anggaran untuk bidang prioritas lainnya. Untuk bidang ketahanan pangan, anggaran yang digunakan sebesar Rp5,5 triliun, mengalami penurunan sebesar 1,8 persen.
Dari anggaran tersebut, sebesar Rp5,4 triliun digunakan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L), dan sebesar Rp0,1 triliun digunakan melalui belanja transfer ke daerah (TKD).
“Kita mengeluarkan Rp5,5 triliun itu sedikit menurun daripada tahun sebelumnya. Pemanfaatannya dimulai dari membangun bendungan, jaringan irigasi, hingga memberikan bantuan kepada para peternak, dan juga kepada asuransi pertanian karena mereka menghadapi musim yang tidak pasti,” jelasnya.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp74,7 triliun untuk bidang sosial, mengalami penurunan sebesar 7,7 persen dibandingkan tahun lalu.
Dari anggaran tersebut, sebesar Rp35,9 triliun digunakan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L), sebesar Rp37,5 triliun digunakan melalui belanja non-K/L, dan sebesar Rp1,1 triliun digunakan melalui belanja transfer ke daerah (TKD).
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa realisasi anggaran di sektor pendidikan mencapai Rp119,1 triliun, mengalami kenaikan sebesar 29,9 persen.
Dari anggaran tersebut, sebesar Rp28,3 triliun digunakan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L), sebesar Rp249,4 miliar digunakan melalui belanja non-K/L, dan sebesar Rp75,5 triliun digunakan melalui belanja transfer ke daerah (TKD).
“Untuk belanja pendidikan mengalami kenaikan yang luar biasa, 29,9 persen naik dari tahun lalu, dan kalau dilihat dari levelnya Rp119 triliun itu adalah level tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Pemanfaatannya dari mulai untuk gaji pengajar, beasiswa, biaya operasi sekolah, sampai tunjangan untuk profesi guru yang PNS maupun non-PNS,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah telah merealisasikan anggaran tematik sebesar 42,4 triliun untuk sektor infrastruktur, mengalami kenaikan tipis sebesar 1,8 persen.
Dari anggaran tersebut, sebesar Rp22,4 triliun digunakan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L), sebesar Rp14,0 triliun digunakan melalui belanja transfer ke daerah (TKD), dan melalui pembiayaan sebesar Rp6,0 triliun untuk penyaluran pembiayaan perumahan kepada 16.647-unit rumah.
“Kita juga membangun fasilitas air bersih karena ini sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka bisa tumbuh dan sehat dengan mendapatkan akses air bersih,” pungkasnya.
