Kanal24 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam rilis di Jakarta (21/8/2022) mentatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 22 menara rumah susun (rusun) untuk para pekerja konstruksi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kementerian PUPR yang ditugaskan membangun infrastruktur dasar di IKN Nusantara akan menyiapkan 22 tower (menara) rusun untuk para pekerja konstruksi,” katanya.
Kementerian PUPR bersama KSO Wika Gedung dan Adhi Karya membangun rusun dengan masing-masing menara setinggi empat lantai menggunakan teknologi modular yang dapat menampung sekitar 17.000 pekerja konstruksi.
Iwan menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya membangun apartemen dengan teknologi produksi perumahan modular agar proses pembangunan apartemen cepat dan tepat ukuran.
Menurutnya, saat ini IKN Nusantara memiliki 2 tugas pembangunan perumahan, yaitu membangun kawasan hunian pekerja tahap 1 dengan 22 tower dan 36 rumah dinas menteri.
Untuk rusun pekerja konstruksi diharapkan selesai dengan target waktu pembangunan kurang lebih tiga bulan menggunakan teknologi modular housing.
“Rusun yang kami bangun untuk pekerja sebanyak 22 tower (menara) masing-masing empat lantai yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain hunian lengkap dengan meubelair (perabot), kesehatan, kantin, toko, tempat ibadah, dan building management. Kami juga mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri dalam pembangunan rusun pekerja konstruksi ini,” terangnya.
Selain itu, Iwan menjelaskan, pengerjaan konstruksi rusun pekerja harus dilakukan dengan cepat karena pekerjaan konstruksi di IKN Nusantara baru akan dimulai pada akhir tahun.
“Anggaran pembangunan rusun pekerja konstruksi ini sekitar Rp600 miliar. Kami ingin para pekerja konstruksi di IKN Nusantara bisa bekerja dengan aman sesuai standar dan tinggal di hunian yang layak dan sehat, sehingga hasil pembangunan juga berkualitas,” jelasnya.
Sebagai rencana rinci dan acuan perizinan pemanfaatan ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyerahkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Negara (IKN) kepada Tim Transisi Otorita IKN.
“Peran RDTR ini penting, karena RDTR sebagai garda terdepan dalam perencanaan dan implementasi pemanfaatan ruang serta pembangunan,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta (20/8/2022).
Sebelumnya, rapat koordinasi tindak lanjut penyusunan RDTR IKN telah dilakukan pada 8 Agustus lalu, membahas rancangan RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kementerian ATR/BPN juga telah menyerahkan dokumen perencanaan RDTR IKN kepada Badan Otorita IKN.
Terdapat empat dokumen RDTR yang telah disusun yakni RDTR Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), RDTR WP 2 IKN Barat, RDTR WP 4 IKN Timur I, dan RDTR WP 5 IKN Timur II. Selanjutnya akan diproses penetapannya oleh Badan Otorita IKN melalui mekanisme koordinasi di Tim Transisi IKN.
-75x75.jpg)
