Kanal24, Malang – Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih menjadi isu krusial dalam pembangunan nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun tren kemiskinan mengalami penurunan, tantangan struktural masih kuat, terutama di wilayah dengan konsentrasi penduduk besar seperti Pulau Jawa. Kondisi ini mendorong pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan penguatan sektor ekonomi rakyat, khususnya pertanian dan usaha mikro.
Pada September 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat mencapai 23,36 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya, namun secara absolut masih mencerminkan besarnya kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penurunan tersebut tidak serta-merta menggambarkan perbaikan merata, karena distribusi kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Baca juga:
Wamenkes Dorong Penguatan Karantina Cegah Virus Nipah
Jawa Dominasi Jumlah Penduduk Miskin
Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi secara nasional. Lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia berada di kawasan ini. Tingginya angka tersebut tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk Jawa secara keseluruhan, serta ketimpangan ekonomi antarwilayah di dalam pulau itu sendiri. Provinsi-provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi masih menghadapi persoalan akses pekerjaan layak, upah yang belum memadai, serta tingginya biaya hidup.
Meski demikian, tingkat kemiskinan secara persentase di Jawa tidak selalu yang tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain. Beberapa daerah di luar Jawa memiliki persentase kemiskinan lebih besar, namun jumlah absolutnya lebih kecil. Fakta ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah, baik dari sisi jumlah penduduk maupun struktur ekonominya.
Beban Hidup Keluarga Miskin
Garis kemiskinan menjadi indikator penting untuk melihat seberapa besar kebutuhan minimum masyarakat. Rata-rata keluarga miskin di Indonesia membutuhkan sekitar Rp3,05 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Angka ini mencakup pengeluaran pangan dan nonpangan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan tekanan ekonomi yang cukup berat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan tidak tetap. Kenaikan harga bahan pokok dan biaya layanan dasar berpotensi mendorong rumah tangga rentan kembali jatuh ke dalam kemiskinan. Oleh karena itu, perlindungan sosial dan pengendalian harga menjadi aspek penting dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Peran Sektor Pertanian dan Pembiayaan Usaha
Dalam upaya menekan angka kemiskinan, sektor pertanian masih memegang peran strategis, terutama bagi masyarakat pedesaan. Pemerintah mendorong penguatan akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyasar petani dan pelaku usaha kecil. Melalui skema pembiayaan ini, petani dapat memperoleh modal untuk meningkatkan produktivitas, mulai dari pengadaan benih, pupuk, hingga sarana produksi lainnya.
Pemanfaatan KUR diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan produksi yang lebih stabil dan efisien, sektor pertanian dapat menjadi bantalan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi harga pangan.
Tantangan dan Arah Kebijakan ke Depan
Meski berbagai program telah dijalankan, pengentasan kemiskinan tetap membutuhkan pendekatan jangka panjang. Tantangan utama meliputi penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Tanpa perbaikan struktural, penurunan angka kemiskinan berisiko berjalan lambat dan tidak berkelanjutan.
Ke depan, sinergi antara kebijakan sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah menjadi kunci. Perlindungan sosial perlu dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat miskin tidak hanya terbantu secara sementara, tetapi juga mampu mandiri secara berkelanjutan. Dengan langkah yang konsisten dan terarah, penurunan kemiskinan diharapkan tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan nyata dalam kualitas hidup masyarakat. (nid)
