KANAL24, Malang – Shortcut, inovatif, dan extraordinary menjadi tiga kata kunci yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Webinar Nasional “Tantangan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pandemi dan Pasca Pandemi” yang digelar oleh IAPA (Indonesian Asscociation for Public Administration) Jawa Timur, Sabtu (28/8/2021).
Kepada pengurus IAPA Jawa Timur, Khofifah menuturkan bahwa saat ini kondisi tidak sedang baik-baik saja, maka percepatan untuk bisa memberikan layanan, inovasi, kerja smart shortcut dan extraordinary adalah sebuah kebutuhan.
“Ini adalah bekal dari Presiden bagaimana ASN harus membranding dirinya untuk bekerja dan berkomitmen,” imbuhnya.
Ia juga menyinggung bahwa ASN yang menjabat eselon dua cenderung “menikmati posisi” maka proses untuk bisa memberikan stimulan supaya bangkit semangat, dan supaya lebih inovatif kreatif harus melakukan berbagai ikhtiar dan IAPA berperan penting dalam memberikan breakdown format pengembangan kapasitas yang lebih implementatif dan terukur.
Lanjut, digitalisasi government adalah sebuah kebutuhan namun seeing is believing, begitu yang dikatakan mantan Menteri Sosial itu. Laporan-laporan menjadi penting, melihat bagaimana realitas di lapangan menjadi penting, untuk melihat bahwa apa yang terlapor memang apa yang terjadi di lapangan.
Dari sisi SAKIP, selama 7 tahun berturut-turut, Jatim memperoleh kategori A. Ini sesuatu yang diharapkan dapat meningkatkan kerja keras ASN agar lebih semangat untuk kerja lebih baik lagi, untuk lebih produktif, semangat kerja untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Persoalan SAKIP bukan sekedar predikat namun soal kinerja, akuntabilitas, dan manfaat dari seluruh program yang sudah di lakukan.
Sejalan dengan pernyataan Gubernur Jatim tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi yang juga menjadi narasumber pada acara yang sama mengatakan Pemkab lamongan dalam mengelola birokrasi dilakukan akselerasi menuju birokrasi kelas dunia di tahun 2024 diantaranya adalah ASN harus mampu menerjemahkan dan memaknai setiap dimensi pada konsep dinamic government yakni adaptif dan responsif terlebih pada masa pandemi Covid 19. Internalisasi dinamic government menitikberatkan dan bercirikan kemampuan aparatur pada tiga aspek yakni think ahead, think again, dan think across.
Think again, mulai dari sekda dan kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan program harus mampu untuk menyusun perencanaan dan ide atau gagasan serta inovasi yang akan berkembang dan diperlukan pada masa-masa yang akan datang, serta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam menyusun strategi dan perancanaan aksi atas capain program yang sedang dilakukan harus merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah bersama dengan seluruh stakeholder.
Think ahead, ASN harus bisa menganalisis dan meninjau capaian target kinerja yang telah ditetapkan, mendengarkan aspirasi masyarakat atas kebijakan atau program yang telah dilaksanakan, melakukan analisis atas faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan atau program, mendesain atau merumuskan kembali kebijakan dan program dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Think across, ASN harus bisa belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain atas keberhasilannya dalam mengelola organisasi atau branchmaking dalam rangka meningkatkan inovasi dan kualitas kebijakan strategi dan program yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Meg)