Kanal24, Malang – Di balik geliat wisata berbasis identitas lokal, Kota Malang sedang menyiapkan lompatan besar dalam arah pembangunan. Pemerintah kota tidak lagi melihat Malang sekadar sebagai kota besar, melainkan sebagai kawasan dengan kompleksitas khas kota metropolitan—sebuah pendekatan yang dinilai krusial untuk menjawab tantangan kepadatan, mobilitas, hingga pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., menilai bahwa pendekatan pembangunan Kota Malang selama ini kerap tidak sebanding dengan realitas di lapangan. Secara administratif, Malang memang berstatus kota. Namun secara faktual, dinamika penduduknya melampaui batas-batas itu.
Jumlah penduduk Kota Malang mendekati 900 ribu jiwa. Di saat yang sama, arus keluar-masuk mahasiswa mencapai sekitar 800 ribu orang. Belum termasuk pekerja yang tinggal di Kabupaten Malang maupun Kota Batu, tetapi beraktivitas setiap hari di Kota Malang. Artinya, aktivitas harian kota ini ditopang oleh lebih dari satu juta orang.
Kondisi tersebut membuat Malang tidak bisa ditangani dengan konsep kota besar biasa. “Kalau Kota Malang ditangani dengan konsep kota besar, permasalahannya akan timbul terus. Harusnya konsep metropolitan,” ujar Wahyu.
Mengubah Cara Pandang: Dari Kota Besar ke Kawasan Metropolitan
Menurut Wahyu, perbedaan konsep pembangunan bukan sekadar istilah, melainkan menentukan cara menyelesaikan masalah. Kota besar cenderung ditangani secara sektoral dan parsial. Sementara kawasan metropolitan menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan lintas wilayah.
Dalam konsep metropolitan, perencanaan tidak hanya berfokus pada pusat kota, tetapi juga keterkaitan dengan daerah penyangga. Mobilitas penduduk, tata ruang, infrastruktur, hingga layanan publik dilihat sebagai satu sistem yang saling terhubung.
Pendekatan ini, kata Wahyu, telah ia sampaikan dalam berbagai forum, termasuk kepada kementerian. Hasilnya, Kota Malang kini diusulkan dan ditetapkan untuk dikembangkan dengan pendekatan kawasan metropolitan.
Perubahan cara pandang ini berdampak langsung pada skema dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Jika diperlakukan sebagai kota besar, alokasi anggaran relatif terbatas. Namun sebagai kawasan metropolitan, kompleksitas persoalan Malang diakui lebih tinggi, sehingga dukungan anggaran pun menyesuaikan.
“Kalau metropolitan, mau tidak mau anggarannya juga lebih besar karena permasalahannya memang lebih kompleks,” jelasnya.
Penataan Kota, Wisata Urban, dan Masalah Klasik
Salah satu persoalan klasik Kota Malang adalah banjir. Dalam konsep metropolitan, penanganan banjir tidak lagi dilakukan secara tambal sulam, melainkan melalui perencanaan kawasan yang terintegrasi.
Wahyu menyebut, melalui pendekatan ini, Kota Malang mendapatkan dukungan signifikan dari Kementerian Pekerjaan Umum, salah satunya untuk pengendalian banjir. Upaya ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menciptakan kenyamanan kota—termasuk bagi kawasan wisata dan ruang publik.
Contoh konkret terlihat pada kawasan Soekarno-Hatta. Kawasan ini dikenal sebagai ruang hidup mahasiswa dan anak muda. Namun tanpa penataan yang tepat, banjir dan kepadatan justru menurunkan kualitas ruang tersebut.
“Kalau tidak kita tata, kapan mau ditata? Masa mau begitu terus?” kata Wahyu.
Penataan kawasan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan karakter yang sudah ada, melainkan memperbaikinya agar lebih aman dan nyaman. Dalam konteks pariwisata, kawasan urban yang tertata menjadi bagian dari daya tarik kota—wisata yang tidak hanya berbasis destinasi, tetapi juga pengalaman hidup di dalamnya.
Ruang Milenial, Proses, dan Kepercayaan Publik
Wahyu menyadari bahwa setiap penataan kota selalu memunculkan dinamika, terutama di kalangan anak muda. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak berniat menggeser zona nyaman generasi milenial.
Sebaliknya, penataan dilakukan dengan memahami pola hidup mereka.
“Saya juga pernah muda. Saya tahu keinginan anak-anak muda,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkot Malang menggandeng perguruan tinggi, termasuk Universitas Brawijaya, dalam melakukan survei dan kajian kebutuhan kawasan milenial. Masukan akademik menjadi dasar dalam merancang ruang kota yang lebih adaptif dan relevan.
Kepercayaan publik, menurut Wahyu, dibangun melalui proses dan hasil nyata. Ketika kawasan yang ditata menjadi lebih nyaman dan fungsional, resistensi akan berubah menjadi dukungan.
Transformasi ini mulai disiapkan secara lebih matang pada 2026, seiring dengan kebijakan dan perencanaan kota yang sepenuhnya berjalan sesuai visi kepemimpinan saat ini.
Dengan konsep metropolitan, Malang tidak hanya ingin menyelesaikan masalah kota, tetapi juga membuka ruang baru bagi wisata urban yang lebih tertata, inklusif, dan berkelanjutan.
Bagi Malang, masa depan wisata tidak bisa dilepaskan dari cara kota ini dikelola. Dan langkah menuju metropolitan menjadi fondasi penting untuk memastikan wisata tumbuh seiring dengan kualitas hidup warganya.(Din)
