Kanal24, Malang – Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Universitas Brawijaya tak hanya menjadi momentum refleksi sejarah perjuangan ulama, tetapi juga ruang diskusi tentang peran nyata umat Islam dalam tata kelola pelayanan publik, termasuk penyelenggaraan haji. Dalam kesempatan itu, Menteri Haji dan Umroh RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan haji yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh jamaah Indonesia.
“Kami sedang menyiapkan perundingan harga untuk hotel, katering, hingga transportasi. Targetnya, biaya perjalanan haji bisa turun tanpa mengurangi kualitas layanan,” ujar Irfan Yusuf di hadapan peserta seminar di Gedung Samantha Krida, Selasa (22/10/2025).
Menurutnya, efisiensi biaya haji bukan sekadar soal anggaran, melainkan ujian bagi integritas dan profesionalisme dalam mengelola pelayanan publik keagamaan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan jamaah benar-benar kembali dalam bentuk kenyamanan, keamanan, dan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Menyeimbangkan Efisiensi dan Kualitas
Menteri Irfan menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini adalah depresiasi rupiah terhadap dolar dan riyal Saudi, yang berpengaruh besar terhadap biaya akomodasi. “Kita sempat efisiensi sekitar satu juta rupiah, tapi karena pelemahan kurs, biayanya naik tiga juta lagi. Jadi kita harus cari cara menutup selisih itu tanpa menaikkan beban jamaah,” paparnya.
Upaya efisiensi dilakukan dengan diplomasi langsung bersama pemerintah Arab Saudi dan pelaku industri perhotelan dan transportasi di Tanah Suci. Pemerintah, katanya, menargetkan agar harga bisa ditekan lewat negosiasi kolektif dan pengelolaan terpadu antara Kementerian Haji dan Umroh, Kemenkeu, serta lembaga penyangga dana haji.
“Kita ingin biaya lebih murah, tapi tidak boleh menurunkan kualitas. Prinsipnya, efisiensi bukan berarti pengurangan hak jamaah,” ujar Irfan tegas.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan persetujuan DPR dalam menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). “Kita tidak ingin keterlambatan seperti tahun lalu terulang. Persiapan teknis dan keuangan sudah kami jalankan sambil menunggu persetujuan parlemen,” jelasnya.
Kemandirian Ekonomi dan Diplomasi Pelayanan
Selain isu efisiensi, Irfan menegaskan pentingnya kemandirian dalam tata kelola ekonomi haji. Ia mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Tanah Suci—sebuah proyek besar yang akan menampung lebih dari 200 ribu jamaah di satu kompleks terpadu.
“Targetnya 2028, satu atau dua tower sudah bisa digunakan. Kalau seluruh tower selesai, pelayanan kita akan jauh lebih efisien dan mandiri,” katanya optimistis.
Pembangunan Kampung Haji ini diharapkan menjadi simbol kemandirian ekonomi umat, di mana fasilitas penginapan, katering, hingga logistik dikelola langsung oleh entitas Indonesia. Dengan begitu, nilai ekonomi dari penyelenggaraan haji dapat kembali ke dalam negeri, bukan hanya mengalir ke pihak asing.
Langkah ini, kata Irfan, juga sejalan dengan semangat Hari Santri Nasional — kemandirian, gotong royong, dan dedikasi dalam pelayanan umat. “Santri dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan doa dan keberanian. Sekarang perjuangan kita adalah menjaga kedaulatan pelayanan ibadah, agar umat merasa dimuliakan,” ucapnya.
Pelayanan Umat sebagai Ukuran Moral Bangsa
Dalam konteks kebijakan publik, Irfan melihat penyelenggaraan haji sebagai tolok ukur moral bangsa. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada jamaah bukan semata kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata pengabdian negara kepada warganya.
“Kalau pelayanan haji kita bisa dikelola dengan jujur, disiplin, dan efisien, itu artinya kita sudah meneladani nilai-nilai santri dalam pemerintahan,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dapat mempercepat pembenahan sistem haji Indonesia, baik dari sisi logistik, digitalisasi data jamaah, maupun transparansi dana. “Kita harus bergerak menuju pelayanan umat yang modern, akuntabel, dan berintegritas,” tambahnya.
Pernyataan Menteri Irfan sejalan dengan semangat yang digaungkan Universitas Brawijaya dalam peringatan Hari Santri Nasional tahun ini: mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Nilai santri yang mencakup disiplin, tanggung jawab, dan integritas kini diterjemahkan dalam tata kelola birokrasi dan pelayanan publik berbasis kejujuran.
“Kalau kita punya niat memperbaiki, insya Allah jalannya selalu ada,” pungkasnya, menutup sesi dengan optimisme.(Din)
Comments 1