Kanal24, Malang – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) menggelar diskusi bertema “Perdagangan Karbon: Solusi atau Ilusi Bagi Keselamatan Bumi?” pada Senin (25/11/2024). Acara ini diinisiasi oleh Program Studi Ilmu Politik FISIP UB bekerja sama dengan Green Leadership Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, dan sejumlah organisasi lingkungan lainnya.
Ketua penyelenggara, Dr. Qurnia Indah Permata Sari, S.IP., M.Sos., yang juga merupakan penulis buku Karbon dan Masa Depan Indonesia, menjelaskan bahwa diskusi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang isu perdagangan karbon yang semakin relevan dalam konteks global.
“Perdagangan karbon adalah isu penting yang membutuhkan kajian mendalam dari berbagai perspektif, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Kami berharap diskusi ini mampu memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan perdagangan karbon di Indonesia,” ujar Dr. Qurnia.
Diskusi menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, termasuk pakar ekonomi, ahli politik lingkungan, dan aktivis dari Walhi Jawa Timur. Dr. Qurnia sendiri membahas aspek sosiologis perdagangan karbon, sedangkan perspektif ekonomi dan politik dikupas oleh akademisi UB dan aktivis lainnya.
Acara ini juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Jawa Timur, organisasi masyarakat sipil, serta mahasiswa dari berbagai universitas di Malang. Diskusi dirancang sebagai forum kolaboratif untuk mendorong dialog antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat terkait isu perdagangan karbon.
“Kami mengundang berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM lingkungan, komunitas pecinta lingkungan, dan mahasiswa, untuk memberikan kontribusi ide dan solusi,” tambah Dr. Qurnia.
Dr. Qurnia menyoroti urgensi perdagangan karbon di Indonesia, yang merupakan salah satu negara penghasil karbon terbesar di dunia. Isu ini tidak hanya berdampak pada sektor global tetapi juga pada kebijakan domestik yang menyangkut keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
“Harapannya, diskusi ini mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan efektif, terutama dalam skema perdagangan karbon global agar tidak membebani negara berkembang dengan utang baru,” jelasnya.
Selain itu, Dr. Qurnia juga memperkenalkan gagasan dari bukunya yang membahas perdagangan karbon secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Buku tersebut menyoroti dampak sosial, ekonomi, dan ekologi dari perdagangan karbon serta potensi solusi yang dapat diterapkan di Indonesia.
Dr. Qurnia menekankan bahwa perdagangan karbon harus dirancang secara adil, termasuk pengaturan skema hibah internasional untuk membantu negara-negara berkembang. Hal ini penting agar skema tersebut tidak menjadi beban utang tambahan.
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman kolektif dan menyusun strategi bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui mekanisme perdagangan karbon. “Kami ingin memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan,” tutup Dr. Qurnia.
Dengan tema yang relevan dan partisipasi dari berbagai pihak, acara ini menjadi bukti komitmen FISIP UB dalam menghadirkan solusi nyata terhadap isu-isu global yang kompleks. (nid/una)
