Kanal24 – Ketidakpastian geopolitik global mulai membayangi stabilitas fiskal Indonesia. Pemerintah bahkan membuka kemungkinan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Wacana tersebut mencuat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan potensi tekanan fiskal akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia.
Harga minyak mentah Brent pada 13 Maret tercatat sekitar US$100 per barel, bahkan sempat menyentuh US$117 per barel pada 9 Maret. Angka ini jauh melampaui asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar US$70 per barel.
Lonjakan harga energi global tersebut dinilai berpotensi meningkatkan beban subsidi energi serta memperlebar defisit anggaran pemerintah.
Tiga Skenario Tekanan Fiskal
Dalam pemaparannya, Airlangga menyampaikan tiga kemungkinan skenario fiskal jika tekanan global terus berlanjut.
Pada skenario optimistis, harga minyak diperkirakan berada di US$86 per barel, nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS, serta pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Dalam kondisi ini, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen dari PDB.
Skenario moderat memperkirakan harga minyak mencapai US$97 per barel, kurs rupiah sekitar Rp17.200 per dolar, dengan pertumbuhan ekonomi 5,23 persen. Defisit dalam situasi ini diperkirakan melebar hingga 3,53 persen dari PDB.
Sementara pada skenario pesimistis, ketika harga minyak mencapai US$115 per barel dan kurs rupiah menyentuh Rp17.500 per dolar, defisit berpotensi naik hingga 4,06 persen dari PDB.
Airlangga menyebut pelebaran defisit dapat dilakukan melalui Perppu, seperti yang pernah dilakukan pemerintah pada masa pandemi Covid-19.
Presiden Minta Efisiensi Ekstrem
Namun Presiden Prabowo Subianto tidak langsung menyetujui opsi tersebut. Ia justru menegaskan pentingnya menjaga disiplin fiskal dan meminta jajaran kabinet mencari langkah efisiensi anggaran.
Sejumlah langkah penghematan yang disebutkan antara lain pengurangan konsumsi bahan bakar pemerintah, pembatasan kendaraan dinas, hingga pemotongan berbagai belanja yang dianggap tidak prioritas.
Prabowo bahkan menyinggung kemungkinan pengurangan gaji pejabat negara serta penerapan kembali kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara untuk menghemat energi.
“Kalau bisa kita menjaga agar defisit tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita APBN harus seimbang atau balanced budget,” ujar Prabowo dalam rapat kabinet.
Selain efisiensi, pemerintah juga menargetkan peningkatan penerimaan negara dengan menutup berbagai potensi kebocoran fiskal.
Ruang Fiskal Semakin Sempit
Dalam laporan yang dikutip dari BBC News Indonesia, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai struktur APBN Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang semakin sempit.
Salah satu penyebabnya adalah beban bunga utang pemerintah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun, atau setara dengan hampir 19 persen dari total pendapatan negara.
Selain itu, pemerintah juga menanggung berbagai pengeluaran besar seperti subsidi energi dan program sosial.
Total subsidi pada APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp318,9 triliun, sementara program makan bergizi gratis diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp335 triliun.
Anthony menyebut kondisi tersebut membuat APBN menjadi semakin rentan terhadap guncangan eksternal, terutama jika konflik geopolitik mendorong harga minyak dunia terus meningkat.
Dalam situasi terburuk, defisit fiskal bahkan diperkirakan dapat melebar hingga lebih dari 4 persen terhadap PDB.
Namun ia menilai pemerintah masih memiliki ruang kebijakan lain sebelum memperlebar defisit anggaran.
Dilema Fiskal di Tengah Gejolak Global
Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menilai setiap kenaikan US$10 per barel harga minyak dapat menambah beban APBN sekitar Rp68 triliun.
Jika harga minyak naik hingga US$20–30 per barel, tambahan beban fiskal pemerintah dapat mencapai Rp136 triliun hingga Rp204 triliun.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga disiplin fiskal atau menambah ruang defisit untuk menghadapi tekanan ekonomi global.
Ketika gejolak geopolitik dan harga energi terus meningkat, kebijakan fiskal Indonesia kini berada di titik krusial: mempertahankan stabilitas anggaran sekaligus menjaga daya tahan ekonomi nasional.(din)
