Kanal24 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta (15/9/2022) mengatakan pemerintah telah membentuk satgas perlindungan data untuk melindungi data, khususnya data negara, dari berbagai ancaman kebocoran atau peretasan, seperti yang diklaim oleh Björka.
“Nah, kami (pemerintah) membuat satgas untuk lebih berhati-hati (melindungi dan mengamankan data),” ujar Mahfud
Pembentukan satgas dan pembahasan penyelesaian peretasan Björka dilakukan melalui perundingan yang melibatkan Mahfud MD selaku Menkopolhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, serta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Lebih lanjut Mahfud juga menyampaikan bahwa ada dua hal yang melatarbelakangi terbentuknya satgas tersebut. Pertama, peretasan yang diklaim oleh seseorang bernama Björka, mengingatkan masyarakat Indonesia akan pentingnya membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih.
Kedua, dia mengatakan pembentukan satgas tersebut juga merupakan salah satu tugas dari amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahkan oleh DPR RI.
Menurut Mekopolhukam, data yang dibocorkan seperti yang diklaim Björka, merupakan data publik, bukan data rahasia negara.
“Ini cuma data-data umum yang sifatnya umum dan isinya sampai detik ini belum ada yang (data rahasia negara) dibobol,” kata Mahfud.
Bahkan, menurut Mahfud, motif peretasan oleh Björka memiliki unsur politik, ekonomi, dan jual beli.
“Motif-motif kayak itu tidak ada yang terlalu membahayakan,” ucapnya.
Meski begitu, Mahfud menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah selalu serius menangani kebocoran data.
“Kami akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini,” ujar dia.
Pada saat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menghimbau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat untuk memperkuat sistem keamanan sibernya agar dapat melindungi data anggotanya yang tergabung dalam sistem elektronik tersebut.
“Serangan-serangan siber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat karenanya kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul bisa memastikan keamanan-keamanan data di sistemnya masing-masing karena itu adalah kewajiban,” kata Johnny.
Johnny mengingatkan agar penyelenggara sistem elektronik dapat terus mengupdate teknologi keamanan siber serta meningkatkan pengelolaan dan manajemen sistem yang paling mumpuni.
Ia juga mengimbau penyelenggara elektronik di lingkup privat untuk memperkuat kapasitas SDM digital yang bekerja mengamankan data publik agar lebih aman.
Selain itu, Johnny juga berharap agar penyelenggara sistem elektronik dapat memberikan enkripsi yang kuat, juga koordinasi serta komunikasi dengan pemerintah dalam kerangka pemangku kepentingan juga harus lancar.
“Kepada rekan-rekan penyelenggara sistem elektronik privat jangan lengah, terus memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan-dugaan (kebocoran/pembobolan data). Berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan masukan sehingga bisa menjaga sistem elektroniknya dengan baik,” tutur Johnny.
Seperti yang telah banyak diketahui, “Björka” menjadi perbincangan lantaran disepanjang 2022 ia telah mengklaim berhasil meretas sejumlah data rahasia, mulai dari data penduduk Indonesia, data pengguna kartu SIM, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, hingga data dokumen rahasia milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), erta sejumlah tokoh nasional lainnya.
Klaim “Björka” disebarkan oleh akun Twitter “DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence”, yang kemudian menjadi viral dan menjadi salah satu topik diskusi terpopuler di Twitter.
