KANAL24, Malang – Pemerintah resmi memperpanjang PPKM level 3 dan 4 hingga 16 Agustus 2021 mendatang. Kebijakan ini dilakukan untuk lebih memberikan dampak penurunan kasus jangka panjang dan uji coba upaya pelonggaran. Menanggapi hal ini, pakar kebijakan publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya saat diwawancara kanal24.co.id, rabu (11/8/2021) mengatakan bahwa ia mendukung perpanjangan PPKM namun Ia juga memberikan saran kepada Pemerintah untuk saling bersinergi dengan unsur terkait memback up kebutuhan masyarakat.
“Yang menjadi kendala pada pelaksanaan PPKM adalah kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dasar atau kebutuhan pangan. Pemerintah seharusnya memfasilitasi dengan mendirikan dapur-dapur umum minimal tingkat RT atau RW, ini solusi yang paling masuk akal. Jadi satu RW ada satu dapur umum yang memberikan fasilitas makan gratis bisa dua kali sehari juga kebutuhan vitamin, yang generic saja dulu dan difokuskan pada daerah-daerah yang kantong-kantong kemiskinan dan penganggurannya tinggi,” Kata Dekan FIA UB tersebut.
Lanjutnya, melihat pada SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), sisa anggaran termasuk daerah itu sekitar 200 M sekian. Padahal di tahun 2020, Indonesia berhutang sekitar 1000 T dan tahun ini naik hutangnya sekitar 1200 T. Harusnya ketika ada sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan, Pemerintah Pusat dan daerah saling berkoordinasi bagaimana anggaran-anggaran itu jangan hanya disimpan saja di bank.
“Kebijakan pusat mendorong kepada daerah untuk memanfaatkan sisa anggaran terutama bantuan sosial kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat yang tidak tercover BPJS, juga perlu diperhatikan karena biaya yang dikeluarkan untuk perawatan Covid-19 juga tidak sedikit. Mereka ini biasanya masyarakat yang terkena PHK ataupun bisnisnya harus tutup saat pandemi. Jadi anggaran Pemerintah difokuskan ke sosial dan kesehatan,” jelasnya.
Presiden FORDEKIIS (Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN se Indonesia) itu menjelaskan bahwa saat ini anggaran untuk sosial dan kesehatan masing-masing menempati ranking 4 dan 5 dibawah infrastruktur, pertahanan dan keamanan serta kepolisian. Tentunya ini sangat disayangkan mengingat jika di negara-negara lain kalau diberlakukan lockdown itu masyarakat nya ada yang diberikan cash money untuk membackup kehidupan mereka, kalau tidak dengan dapur umum.
“Pemerintah Pusat dan daerah bersama resource yang ada di RT/RW saling bersinergi memfasilitasi masyarakat melalui dapur umum. Kalau tidak, bagaimana masyarakat mau makan? Sementara dilarang berjualan kemudian diperketat untuk berusaha, ini kan kasihan mereka,” tandasnya. (Meg)
