KANAL24, Jakarta – Pemerintah merilis Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UKM Indonesia. Gerakan ini dicanangkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021.
Gerakan ini hasil kerjasama sejumlah pihak, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama bekerja sama dengan Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan Bank Indonesia. Bersamaan itu, digelar juga High Level Policy Discussion (HLPD) dan Pelatihan Digitalisasi bagi UMKM secara Nasional.
Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, gerakan sertifikasi halal gratis ini sejalan dengan tugas dan fungsi BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya dalam upaya percepatan mandatory sertifikasi halal. Untuk itu, pihaknya mendukung gerakan, sekaligus berharap gerakan tersebut menjadi momentum peningkatan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan JPH.
“BPJPH juga memberikan dukungan kepada Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK Indonesia yang secara resmi telah dicanangkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kami berharap ini menjadi bentuk peningkatan sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan JPH,” ujar Aqil Irham di Jakarta, Kamis (28/10/2021).
Menurut Aqil Irham, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal secara serius memberikan perhatian kepada pelaku UMK dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Perhatian ini antara lain berupa berbagai kemudahan yang diberikan kepada UMK, termasuk dalam pembiayaan sertifikasi halal.
Bersamaan dengan rilis gerakan ini, BPJPH secara simbolis menyerahkan sertifikat halal kepada 10 pelaku UMK. “Sertifikat halal yang diserahkan kepada para pelaku UMK pada hari ini juga merupakan output dari Program Sertifikasi Halal Gratis atau program Sehati Tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh BPJPH secara kolaboratif dengan Kementerian/Lembaga, Pemda, dan mitra BPJPH lainnya,” imbuh Aqil Irham.
Tahun 2020, Kementerian Agama melalui BPJPH telah memfasilitasi sertifikat halal bagi 3.179 pelaku UMK. Di tahun yang sama, sedikitnya terdapat 36 dinas di Pemda yang tercatat membantu para pelaku UMK memperoleh sertifikat halal dengan pengajuan melalui BPJPH.(sdk)
