KANAL24, Jakarta – Pemerintah mewaspadai potensi lonjakan kasus yang mungkin bisa terjadi saat libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah menegaskan tren penurunan kasus Covid-19 harus dipertahankan agar perekonomian nasional kembali ke fase normal.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan dari data Satgas Penanggulangan Covid-19 pada 17 November 2021, kasus harian Covid-19 tercatat 522 (375 rata-rata 7 hari/7-Day Moving Average) atau terendah sejak Juni 2020.
Penurunan kasus harian juga diikuti dengan rendahnya kasus aktif, kematian harian, tingkat penggunaan kasus RS atau Bed Occupancy Rate (BOR) dan tingkat kasus positif (positive rate).
Per 17 November 2021, kasus aktif berada di level 8.390 atau terendah sejak Mei 2020, kematian harian berada di angka 15 (7DMA), dengan positive rate 0,2 persen (7DMA) dan jumlah testing masih relatif tinggi di atas 150 ribu orang per hari. Sebagai respons dari kondisi yang semakin terkendali, pihaknya mulai melakukan pelonggaran restriksi. Namun demikian, masyarakat diminta tetap waspada menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
“Perbaikan signifikan terus terjadi seiring kerja sama seluruh pihak, yaitu masyarakat yang disiplin dengan protokol kesehatan 5M, serta upaya pemerintah dalam mengakselerasi vaksinasi dan melaksanakan 3T. Kewaspadaan harus terus dijaga mengingat gelombang I Covid-19 di Indonesia terjadi pasca libur Natal dan Tahun Baru,” ungkap Febrio, Senin (22/11/2021).
Untuk mendukung pelaksanaan intervensi di bidang kesehatan, APBN akan terus dikerahkan. Hal itu sudah terjadi konsisten dari 2020, dan berlanjut hingga sekarang bahkan telah ditetapkan berlanjut hingga 2022 mendatang.
Hingga 12 November 2021, Program PEN (pemulihan ekonomi nasional) terealisasi sebanyak Rp483,91 triliun (65 persen dari pagu). Artinya, sebesar itu pula bantuan dihadirkan untuk kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, program prioritas untuk sektor-sektor terdampak seperti pariwisata, dukungan bagi usaha kecil dan korporasi, serta insentif pajak untuk dunia usaha.
Di sisi kesehatan, realisasinya mencapai Rp129,3 triliun (60,1 persen pagu) dengan manfaat yang sangat luas termasuk untuk vaksinasi, 3T, insentif tenaga kesehatan, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Intervensi kesehatan akan terus dilakukan terutama vaksinasi yang sampai saat ini pengadaannya sudah lebih dari 50 persen.
“Masyarakat diharapkan terus bekerja sama dengan konsisten menerapkan 5M di tengah waktu libur nanti, serta mensukseskan program vaksinasi agar momentum pemulihan ini dapat kita jaga terus,” tutur Febrio.(sdk)
