KANAL24, Malang -Tidak hanya corona yang bisa mereda, perekonomian Indonesia pun bisa pulih kembali. Optimisme ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, pada diskusi daring Urgensi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Timur yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, minggu (17/5/2020).
Emil mengatakan, untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, saat ini Pemrov Jatim bekerjasama dengan UKM dan E-Commerce mengadakan kegiatan Ramadhan Sale untuk meningkatkan gairah daya beli masyarakat.
“Melalui program Ramadhan Sale kita berikan diskon 25 persen bahkan lebih untuk setiap pembelian Produk-produk UKM dan E-Commerce. Saat ini tidak hanya daya beli dan konsumsi yang menurun tapi juga pola beli mengalami penurunan. Pola beli bukan berarti masyarakat tidak bisa beli tapi menunda keinginan untuk membeli. Hal ini akan menjadi upaya kita untuk mengantisipasi jika corona belum juga mereda,” terangnya.
Kegiatan ekonomi bisa dilakukan secara gradual dengan tetap memperhatikan kedisiplinan mengikuti protokol kesehatan. Sehingga perekonomian bisa berjalan stabil.
Dalam diskusi ini, mantan Bupati Trenggalek itu juga menyinggung soal pengawalan Pemprov Jatim dalam program jaring pengaman sosial.
Terkait bansos, untuk sistem data, Indonesia punya data kemiskinan yang disebut dengan data kemiskinan makro dan mikro. Data kemiskinan makro, oleh BPS tiap 2 kali dalam setahun. Sedangkan untuk data kemiskinan mikro, dilakukan survey nasional oleh BPS untuk mencari siapa saja keluarga yang masuk dalam 40 persen kesejahteraan terendah se Indonesia. Survey ini dilakukan untuk menentukan siapa saja yang tepat menerima bantuan-bantuan sosial dari Pemerintah.
“40 persen nasional tidak berarti 40 persen di jawa timur. Bisa saja di jatim yang masuk lebih banyak atau lebih sedikit. Setelah dicek, di Jawa Timur kurang lebih 38 persen warga terendah jatim masuk di 40 persen nasional. Jadi, kita relatif sedikit diatas nasional tingkat kesejahteraan secara proporsional. Data ini seyogyanya dilakukan verifikasi dan validasi oleh pemkab/pemkot secara berkala. Total data yang masuk 5 juta keluarga, ini belum semua data. Sebelum adanya pandemi, ada kurang lebih 2,8 juta masyarakat penerima bantuan pangan non tunai,” jelasnya.
Sejak 2015 – 2019 akhir / awal 2020, Dinsos di kabupaten / kota akan mengutamakan dulu 2,8 juta masyarakat yang menjadi sasaran bantuan, supaya tepat sasaran. Itupun untuk melakukan verifikasi berkala, Dinsos keteteran karena mencari info yang benar-benar valid di lapangan juga tidak mudah, karena kondisi ekonomi masyarakat itu dinamis.
“Idealnya memang dilakukan survey, tetapi perlu diingat bahwa orang kalau disurvey lalu tidak mendapat bantuan, konsekuensinya berbahaya. Sehingga, perlu peran serta masyarakat, babinkamtibmas dan babinsa kalau tahu sesuatu bisa sharing ke kita karena ini sangat menolong,” pungkas Emil.(meg)
