KANAL24, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta jajaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menggunakan strategi baru dalam melakukan upaya pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemitraan Program Bangga Kencana, Kamis (28/01/2021), di Istana Negara, Jakarta.
“Saya mengajak BKKBN beserta seluruh jajarannya dari pusat sampai ke desa, untuk menggunakan strategi yang berbeda dalam melakukan pendampingan dalam melakukan pemberdayaan karena kelompok sasaran utama binaan Bapak-Ibu adalah generasi muda, keluarga-keluarga muda yang lebih berkarakter digital,” ujarnya.
Menurut Jokowi saat ini Indonesia tengah menghadapi bonus demografi dan keluarga muda mendominasi keluarga Indonesia saat ini dan ke depan.
“Ini kita semuanya harus tahu dan harus menyiapkan betul, sehingga pada saat Indonesia emas itu yang muncul adalah keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki kualitas. Karena di tangan merekalah nasib bayi yang baru lahir maupun yang akan lahir ke depan,” ujarnya.
Untuk itu Presiden meminta BKKBN menggunakan cara komunikasi yang kekinian dalam melakukan sosialisasi program-program pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana kepada keluarga-keluarga muda yang berkarakter digital tersebut.
“Semuanya punya gawai, semuanya punya gadget, semuanya punya HP dan sering melihat HP, yang aktif di media sosial. Oleh karena itu, metode komunikasi BKKBN juga harus berubah, harus berkarakter kekinian. Penyampaian-penyampaian informasi, gunakan media-media yang kekinian, sehingga sampai pesan itu ke sasaran yang kita inginkan,” ujarnya.
Tak kalah pentingnya, Presiden mengingatkan BBKBN untuk tidak hanya menyosialisasikan mengenai jumlah anak dan jarak antar kelahiran tetapi juga mengenai upaya membangun ketahanan keluarga secara utuh di berbagai bidang baik bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan anak, dan kebahagiaan keluarga
“Mulai dari penanganan gizi, kualitas sanitasi, kualitas lingkungan, akses pendidikan, kesehatan, sampai juga terjaganya sumber-sumber pendapatan adalah pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga setiap keluarga Indonesia,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apreasiasi kepada seluruh jajaran BKKBN dari tingkat pusat sampai ke kader penggerak yang ada di kampung-kampung dan desa-desa.
“Saya melihat kehadiran kader-kader KB, kader-kader penyuluh KB di kampung-kampung, di desa-desa bukan hanya untuk pengendalian kependudukan tapi juga memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di tingkat kampung dan di desa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, yang sehat, yang bahagia, dan sejahtera,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ada saat ini petugas penyuluh KB Desa dan subpetugas penyuluh KB seluruhnya berjumlah 1,2 juta, terdiri dari PNS dan Non-PNS. Menjawab permintaan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo untuk penambahan jumlah petugas tersebut, Presiden mengatakan hal tersebut dapat dilakukan.
“Karena memang yang dibutuhkan sekarang ini adalah yang ada di lapangan, yang operasional, yang langsung bisa menyentuh masyarakat sehingga bisa bekerja melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan KB di tengah-tengah masyarakat. Mewujudkan Kampung KB di seluruh penjuru Tanah Air mewujudkan keluarga yang berkualitas, mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera,” tuturnya. (sdk)
