*Presiden Jokowi: RAPBN 2023 Mencapai Rp3.041,7 Triliun*
Kanal24 – Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 – 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta (16/8/2022) menyatakan bahwa penyaluran anggaran ke daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 adalah sebesar Rp811,7 triliun.
“Pada tahun 2023 anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp811,7 triliun. Kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah,” terangnya.
Presiden Jokowi juga memberikan arahan bahwa sebagai upaya penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyaluran anggaran ke daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola penyaluran ke daerah.
Presiden juga menghimbau agar anggaran tersebut dapat digunakan tidak hanya untuk mendukung sektor-sektor prioritas tetapi juga meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap memelihara iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
Presiden juga menekankan agar penyaluran anggaran ke daerah tidak hanya untuk mengoptimalisasi pemanfaatan belanja daerah terkait penguatan akses tetapi juga peningkatan kualitas layanan publik.
Presiden Jokowi menerangkan bahwa belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun dengan Rp2.230,0 triliun untuk anggaran belanja pemerintah pusat, dan Rp811,7 triliun untuk penyaluran anggaran ke daerah.
Sektor pendidikan mendapat alokasi dana sebesar Rp608,3 triliun seiring dengan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Komitmen pemerintah dalam program peningkatan kualitas SDM Indonesia dimulai dari peningkatan akses pendidikan, sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), konektivitas dunia pendidikan dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia, serta penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara untuk penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Indonesia serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Presiden juga menyebutkan anggaran perlindungan sosial telah dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun dan anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp392,0 triliun di 2023 untuk kemudian dalam implementasinya akan dikombinasikan dengan pembiayaan dari non-APBN baik melalui pendanaan dari investasi maupun swasta.
