KANAL24, Jakarta – Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicetuskan pemerintah ternyata tidak berjalan mulus. Padahal anggaran infrastruktur yang digelontorkan terus meningkat. Catat saja APBN untuk pendanaan infrastruktur tahun 2019 Rp399,7 triliun. Dalam RAPBN 2020 dipatok naik 4,9 persen menjadi Rp419,2 triliun.
Dalam RPJMN 2015 – 2019, pemerintah menetapkan 245 PSN, namun pada tahun 2018 dikurangi menjadi 223 PSN sehingga terdapat 37 proyek prioritas. Namun sayangnya, PSN tersebut gagal menarik investor asing dan domestik. Tercatat sebanyak 3 persen (1 proyek) yang selesai. Kemudian 16 persen proyek (6 proyek) dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi.
Selanjutnya 35 persen (13 proyek) dalam tahap konstruksi dan beroperasi di 2019. Kemudian 19 persen (7 proyek) dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. Sebanyak 8 persen (3 proyek) dalam tahap transaksi serta 19 persen (7 proyek) dalam tahap persiapan
“Rendahnya realisasi proyek infrastruktur karena terjebak pada siklus politik (5 tahunan). Sehingga kualitas desain proyek tidak memenuhi standard internasional, lahan banyak yang belum clear dan clean, administrasi seperti pembebasan lahan, perijinan dan regulasi belum siap,” kata peneliti Institutr for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna di Jakarta, Kamis (29/8).
Dijelaskannya dari total anggaran infrastruktur dalam asumsi RAPBN itu didetailkan sebanyak 47,3 persen dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat. Kemudian 39,4 persen dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa. Sedangkan 13,3 persen dialokasikan melalui pembiayaan.
Sementara itu dari total pagu asumsi dalam RAPBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun itu yang terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp405,1 triliun, infrastruktur sosial sebesar Rp8,7 triliun miliar, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp5,3 triliun.
Bagi Indef, peningkatan anggaran infrastruktur tersebut bukan menjadi soal. Namun akan menjadi sia-sia jika dalam perencanaan anggaran tidak dilakukan dengan perencanaan dan desain proyek yang matang. Hal itu didasarkan pada minat investor baik domestik maupun asing yang kurang tertarik pada PSN tersebut.
“Tidak heran jika pemerintah melakukan penugasan kepada BUMN dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut sebab tidak menarik bagi investor asing maupun domestik. Bahkan penugasan tersebut membuat kondisi keuangan BUMN menjadi buruk,” pungkas Ariyo. (sdk)
