Kanal 24, Malang – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan bahwa penyerapan anggaran hingga akhir Agustus 2025 sudah mencapai Rp 1,22 triliun. Jumlah ini setara dengan 69,87 persen dari total pagu anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 1,74 triliun. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan capaian tersebut saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR pada Rabu (3/9/2025). Menurutnya, angka penyerapan itu dihitung setelah memperhitungkan adanya blokir anggaran senilai Rp 812 miliar. “Realisasi anggaran kami adalah 69,87 persen. Realisasi ini sudah melampaui proyeksi penyerapan pada akhir Agustus yang ditetapkan sebesar 69 persen,” kata Taruna.
Rincian Realisasi Pusat dan Daerah
Taruna menjelaskan, realisasi anggaran di tingkat pusat dari total pagu Rp 879,9 miliar sudah terealisasi Rp 608,3 miliar atau 69,13 persen. Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mencatat realisasi lebih tinggi, yaitu Rp 613,2 miliar dari pagu Rp 868,4 miliar atau sekitar 70,61 persen. Ia menambahkan bahwa perbedaan ini menunjukkan kinerja UPT di lapangan cukup baik dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan. “Realisasi anggaran pusat dan daerah relatif seimbang, tetapi UPT memang sedikit lebih tinggi. Hal ini karena banyak kegiatan langsung terkait pelayanan dan pengawasan di lapangan,” jelasnya.
Belanja Pegawai hingga Belanja Modal
Jika ditinjau berdasarkan jenis belanja, penyerapan anggaran menunjukkan variasi. Belanja pegawai tercatat Rp 651,4 miliar dari pagu Rp 913,1 miliar atau 71,34 persen. Belanja barang mencapai Rp 392,9 miliar dari pagu Rp 601,3 miliar atau 65,34 persen. Sedangkan belanja modal menempati posisi tertinggi, yakni Rp 177,2 miliar dari pagu Rp 233,9 miliar atau 75,77 persen. Total keseluruhan dari pagu Rp 1,74 triliun telah terealisasi Rp 1,22 triliun atau 69,87 persen. Dengan kata lain, belanja modal menjadi pos dengan penyerapan paling tinggi, sementara belanja barang mencatat serapan paling rendah.
“Data ini menjadi gambaran bahwa prioritas penggunaan anggaran lebih banyak diarahkan pada kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, sehingga serapan belanja modal relatif tinggi,” ujar Taruna.
Arah Kebijakan APBN 2026
Pencapaian realisasi anggaran BPOM ini tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah telah menekankan sejumlah program sosial sebagai prioritas. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, koperasi Merah Putih, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi fokus utama. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia.
“Program-program ini dirancang untuk memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga penguatan koperasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran negara dapat dirasakan manfaatnya secara nyata,” ujar Sri Mulyani saat memberikan keterangan di Istana Negara pada Juli 2025. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan alokasi khusus untuk perbaikan infrastruktur dasar seperti sekolah, jalan, serta ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi. Sri Mulyani menambahkan, keberlanjutan fiskal tetap menjadi perhatian agar program dapat berjalan konsisten dari tahun ke tahun.
Nota Keuangan dan Rencana APBN
Kementerian Keuangan saat ini tengah menyelesaikan Nota Keuangan serta Rancangan Undang-Undang APBN 2026. Dokumen tersebut dijadwalkan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 di hadapan DPR. Sri Mulyani menuturkan bahwa Presiden telah menerima laporan awal mengenai asumsi makro dan prioritas kebijakan dalam RAPBN. Dengan demikian, Presiden dapat memberikan arahan akhir agar program yang direncanakan lebih tepat sasaran. “Nota keuangan akan menjadi dasar pembahasan di DPR. Kami ingin memastikan bahwa prioritas Presiden telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi nasional,” jelasnya.
Harapan ke Depan
Pemerintah berharap realisasi anggaran kementerian maupun lembaga, termasuk BPOM, bisa semakin efektif dalam mendukung program prioritas. Tingginya serapan pada belanja modal diharapkan dapat memperkuat sarana pendukung pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Bagi masyarakat, kehadiran BPOM sangat penting untuk menjamin keamanan pangan dan obat-obatan yang beredar di pasaran. Dengan anggaran yang digunakan secara tepat, kualitas layanan dan pengawasan diharapkan semakin meningkat. Seiring dengan fokus RAPBN 2026 pada program-program sosial, masyarakat menanti bukti nyata dari berbagai kebijakan yang dijanjikan. Mulai dari makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, layanan kesehatan yang lebih terjangkau, hingga perbaikan infrastruktur pendidikan dan pangan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional. Keberhasilan bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari seberapa jauh manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (hans)
