Kanal24 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran perlindungan sosial semester I-2022 sebesar Rp188,2 triliun atau tumbuh 5,1% dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp179,1 triliun.
Apabila dibandingkan tahun 2020 (Rp167,3 triliun) maupun tahun 2019 (Rp141,3 triliun), realisasi anggaran tersebut terbilang lebih tinggi.
“Meski COVID-19 terkendali tapi penyalurannya tetap tinggi bahkan lebih tinggi. Ini artinya guncangan pasca pandemi ternyata tidak menyurut tapi masih sangat tinggi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta (27/7/2022).
Sri Mulyani menyebutkan realisasi anggaran tersebut meliputi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp70,9 triliun dan non-PEN Rp117,2 triliun.
Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui program Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Bantuan PKL Warung dan Nelayan serta penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) memengaruhi peningkatan realisasi anggaran perlindungan sosial semester I-2022.
Tidak hanya itu, penyebab peningkatan anggaran adalah belanja non-K/L berupa subsidi energi yang meliputi subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi LPG.
Sebab lainnya adalah realisasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) melalui BLT Desa juga turut mendukung peningkatan penyaluran anggaran perlindungan sosial.
Penerima realisasi penyaluran anggaran perlindungan sosial semester I-2022 antara lain 1,7 juta peserta program Kartu Pra Kerja dan 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu terdapat 18,7 juta KPM Kartu Sembako, 7,5 juta KPM melalui BLT Desa, dan 3,7 juta debitur melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
