Kanal24 – Pinjaman senilai 500 juta dolar AS disetujui oleh Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia dalam dalam rangka mendukung reformasi sektor energi Indonesia demi meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal.
“Pinjaman ADB juga disetujui untuk memperluas investasi sektor swasta di bidang energi bersih dan terbarukan serta mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi COVID-19,” kata Spesialis Energi Senior ADB Yuki Inoue dalam keterangan resmi di Jakarta (29/11/2022).
Selain itu, ADB juga mengelola pinjaman 15 juta dolar AS untuk subprogram ketiga dari Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif.
Program itu didanai oleh Dana Infrastruktur ASEAN atau ASEAN Infrastructure Fund melalui Fasilitas Katalis Pembiayaan Hijau ASEAN (ASEAN Catalytic Green Finance Facility/ACGF).
Menurut Inoue, proyek ini juga akan menerima pembiayaan bersama sebesar USD 292 juta dari kerja sama pembangunan Jerman melalui KfW. Selain kerja sama pembangunan Jerman, proyek ini juga akan menerima 60 juta dolar dari Dana Kerjasama Pembangunan Ekonomi.
“Program ini mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kerangka kebijakan guna mencapai keuangan berkelanjutan di sektor energi, meningkatkan akses energi sekaligus komitmen bertransisi ke energi bersih.” katanya.
Sub-program ini dikembangkan dari dua sub-program sebelumnya yang mendukung reformasi sektor energi pemerintah Indonesia dari tahun 2014 hingga 2017 dan selaras dengan prioritas operasional strategi 2030 dari ADB.
Sub-program ini mencakup reformasi tarif listrik dan penargetan subsidi yang lebih baik, mendukung kelompok yang paling rentan, termasuk perempuan sebagai kepala keluarga.
Langkah-langkah ini menghasilkan penghematan bahan bakar dan subsidi listrik yang signifikan selama periode program, membantu pemerintah mengelola kenaikan tajam harga energi internasional pada tahun 2022.
Sub-program tersebut mendukung inisiatif pemerintah untuk mempromosikan produksi energi terbarukan dengan mekanisme harga baru dan peraturan untuk mempromosikan sistem energi surya terapung. Sub-program ini juga mendukung upaya negara dalam penerapan tata surya atap, mobil listrik, dan berbagai standar dan ukuran efisiensi energi.
Melalui reformasi ini, pemerintah menyetujui insentif energi terbarukan dan memperluas akses energi untuk menjangkau lebih dari 99 persen populasi pada tahun 2021, naik dari 84 persen pada tahun 2014.
Terlampir pernyataan bersama Pemerintah Indonesia tentang Kemitraan Transisi Energi yang Adil dan Mekanisme Transisi Energi pada pertemuan G20 di Bali. Program ini juga mendukung pengembangan strategi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia.(sat)
