KANAL24, Jakarta – PT PLN (Persero) bakal membangun 21 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baru di berbagai lokasi strategis untuk menunjang pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun depan. PLN pun menargetkan ajang ini dapat menjadi showcase penggunaan mobil listrik, yang juga sebagai salah satu simbol tema utama G20, yakni transisi ke energi bersih.
Saat ini, PLN sedang membangun 21 unit SPKLU bertipe Fast Charging pada 15 shelter di Bali dan ditargetkan dapat mulai beroperasi pada Maret 2022. Dari total 21 unit SPKLU Fast Charging yang akan dibangun, 12 unit di antaranya merupakan tipe 25 kilo Watt (kW), sementara 9 unit lainnya tipe 50 kW.
Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury melihat upaya PLN ini merupakan bagian untuk mendorong ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah. Terlebih, kementerian BUMN pun melihat provinsi Bali menjadi kawasan ideal untuk didorong penggunaan KBLBB dalam waktu dekat.
“Terkait dengan pelaksanaan KTT G20 menjadi satu kesempatan kepada Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita memang memiliki komitmen untuk mendorong penurunan emisi,” kata Pahala dalam keterangan tertulis, Selasa (28/12/2021).
Pahala pun mengapresiasi PLN yang secara konsisten mempercepat pembangunan infrastruktur KBLBB selama ini. Menurutnya, infrastruktur seperti SPKLU ini penting untuk mendukung akselerasi KBLBB di Indonesia.
“Kami berharap dengan SPKLU ini tidak hanya untuk kelancaraan KTT G20 namun juga sebagai pemicu dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan KBLBB,” ucap Pahala.
Dari informasi terakhir, penggunaan mobil listrik oleh panitia KTT G20 nanti akan mencapai 500 unit. Dia pun berharap institusi lainnya, seperti BUMN , BUMD maupun Pemda, juga dapat ikut beralih menggunakan KBLBB dalam menyambut KTT G20.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan, melihat kebutuhan infrastruktur KBLBB untuk acara KTT G20, PLN akan menambah pengoperasian SPKLU di Bali. Terlebih Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN , mempertimbangkan provinsi Bali sebagai kawasan percontohan akselarasi ekosistem KBLBB.(sdk)
