Oleh: Dr. Muhammad Lukman Hakim *
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara seragam berpotensi mengabaikan ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan secara “dipukul rata” menjadi contoh bagaimana kebijakan nasional belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi spesifik tiap daerah.
Sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ketika pemotongan dilakukan tanpa diferensiasi, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah akan mengalami tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal kuat. Dalam situasi seperti ini, ruang gerak pemerintah daerah menjadi sangat terbatas.
Ketimpangan Fiskal dan Risiko Layanan Publik
Dampak paling nyata dari keterbatasan fiskal tersebut adalah penurunan kualitas layanan publik. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan berpotensi mengalami penyesuaian, baik dalam bentuk pengurangan program maupun penurunan kualitas. Dalam jangka pendek, hal ini mungkin terlihat sebagai efisiensi, tetapi dalam jangka panjang berisiko melemahkan fondasi pelayanan publik.
Tidak hanya itu, kebijakan efisiensi juga berimplikasi pada kapasitas inovasi daerah. Selama ini, pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Namun, inovasi membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Ketika anggaran dipangkas secara signifikan, ruang untuk berinovasi praktis menyempit.
Dalam beberapa kasus, terdapat bidang di tingkat daerah yang hanya memiliki alokasi anggaran sangat terbatas, bahkan tidak cukup untuk menjalankan program strategis. Kondisi ini membuat inovasi sulit berkembang dan daerah cenderung hanya menjalankan fungsi administratif minimum tanpa terobosan berarti.
Prioritas Nasional dan Efek Domino Ekonomi
Di sisi lain, pemerintah pusat tengah mendorong program prioritas berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memiliki tujuan penting dalam meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Dengan alokasi anggaran yang sangat besar, MBG menjadi salah satu fokus utama kebijakan nasional.
Namun, setiap kebijakan publik pada dasarnya adalah soal pilihan. Alokasi anggaran besar untuk satu program akan berdampak pada keterbatasan anggaran program lain, termasuk transfer ke daerah. Dalam konteks ini, pengurangan TKD dapat dipahami sebagai konsekuensi dari prioritas tersebut.
Dari sisi ekonomi, pengurangan belanja pemerintah daerah juga berpotensi menekan aktivitas ekonomi lokal. Sektor-sektor seperti UMKM, jasa katering, dan perhotelan yang bergantung pada belanja pemerintah akan terdampak. Ketika belanja daerah menurun, permintaan terhadap barang dan jasa ikut melemah, menciptakan efek domino terhadap perekonomian lokal.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak berdiri sendiri. Mendorong satu sektor tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor lain berisiko menciptakan ketidakseimbangan ekonomi.
Resentralisasi dan Arah Tata Kelola
Fenomena ini juga dapat dibaca sebagai bagian dari kecenderungan resentralisasi fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi bahwa kewenangan dan sumber daya yang sebelumnya didistribusikan ke daerah mulai kembali ditarik ke pusat. Pemotongan TKD menjadi salah satu bentuk konkret dari kecenderungan tersebut.
Padahal, semangat desentralisasi pascareformasi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas, kemampuan daerah untuk menjalankan fungsi tersebut juga ikut tereduksi.
Dalam konteks ini, diperlukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap arah kebijakan fiskal nasional. Efisiensi memang penting, tetapi harus dilakukan secara proporsional dan tidak mengorbankan daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Pendekatan yang lebih adaptif—berbasis kondisi masing-masing daerah—menjadi semakin relevan.
Selain itu, efisiensi tidak seharusnya hanya dibebankan pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga perlu melakukan penataan ulang prioritas belanja, terutama pada program-program yang menyerap anggaran besar, agar beban penyesuaian tidak timpang.
Pada akhirnya, tantangan utama dalam pengelolaan anggaran bukan sekadar menentukan prioritas, tetapi menjaga keseimbangan. Ambisi besar dalam pembangunan harus diiringi dengan sensitivitas terhadap realitas di lapangan. Tanpa keseimbangan tersebut, kebijakan yang dirancang untuk memperkuat masa depan justru berisiko melemahkan fondasi yang ada saat ini.
*) Dr. Muhammad Lukman Hakim, S.IP., M.Si.
Penulis adalah Pengamat kebijakan publik dan dinamika fiskal daerah, serta Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Sumber Daya FISIP UB
