Kanal24, Malang – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja publik. Melalui pemanfaatan lokapasar digital yang terintegrasi dengan sistem nasional, BLUD diharapkan mampu memenuhi kebutuhan operasional secara lebih cepat sekaligus memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat dan dapat diawasi.
Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli, mengatakan bahwa BLUD memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dibandingkan organisasi perangkat daerah lainnya. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan tata kelola pengadaan yang tertib dan transparan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam forum penguatan sistem pengadaan digital bagi BLUD yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengadaan nasional, dan mitra lokapasar pemerintah.
Baca juga:
Psikologi Boros: Mengapa Kita Sulit Menahan Belanja
Menurut Yudia, pemanfaatan lokapasar digital memungkinkan BLUD melakukan pengadaan barang dan jasa secara lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem digital tersebut juga mempermudah proses pelaporan dan pengawasan, sehingga setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.
Digitalisasi Jadi Kunci Efisiensi Pengadaan
Transformasi digital dalam pengadaan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas belanja publik. Dengan menggunakan platform lokapasar yang telah terintegrasi dengan ekosistem pengadaan pemerintah, BLUD dapat melakukan pembelian secara langsung dari penyedia yang telah terverifikasi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan transparansi.
Ketua Tim Pengembangan Sistem Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Mieke Eka Putri, menjelaskan bahwa sistem katalog elektronik dan lokapasar memberikan kemudahan bagi BLUD dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sistem ini memastikan proses pengadaan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa menghambat fleksibilitas operasional BLUD.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi pengadaan juga memungkinkan pemantauan secara real time, sehingga pemerintah pusat maupun daerah dapat memastikan proses belanja berjalan sesuai aturan dan kebutuhan layanan publik terpenuhi tepat waktu.
Dukung Layanan Publik yang Lebih Responsif
BLUD merupakan unit layanan pemerintah yang bergerak di berbagai sektor strategis, seperti rumah sakit daerah, layanan pendidikan, dan unit layanan masyarakat lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, BLUD membutuhkan sistem pengadaan yang cepat dan efisien agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Dengan adanya sistem pengadaan digital, BLUD dapat mempercepat proses pembelian berbagai kebutuhan operasional, mulai dari peralatan medis, bahan habis pakai, hingga kebutuhan administrasi. Hal ini sangat penting, terutama bagi fasilitas kesehatan yang membutuhkan ketersediaan barang secara cepat untuk mendukung pelayanan pasien.
Selain itu, sistem digital juga membantu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih tertib. Seluruh transaksi tercatat secara otomatis, sehingga mempermudah proses audit dan pengawasan. Transparansi ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran layanan publik.
Percepat Penyerapan Anggaran Daerah
Pemanfaatan lokapasar digital juga berkontribusi terhadap percepatan penyerapan anggaran daerah. Dengan proses pengadaan yang lebih cepat dan efisien, BLUD dapat merealisasikan anggaran sesuai rencana tanpa mengalami hambatan administratif yang berlarut-larut.
Digitalisasi juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk menjadi penyedia barang dan jasa bagi pemerintah. Dengan terhubung ke sistem lokapasar pemerintah, pelaku usaha dapat menawarkan produknya secara langsung kepada instansi publik, termasuk BLUD di berbagai daerah.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengadaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam ekosistem pengadaan pemerintah.
Perkuat Reformasi Tata Kelola Keuangan
Pemerintah menilai digitalisasi pengadaan sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola keuangan daerah. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan belanja publik dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Ke depan, pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengadaan BLUD. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur digital menjadi fokus utama untuk memastikan implementasi berjalan optimal.
Melalui strategi ini, BLUD diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. Dengan sistem pengadaan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, pemerintah optimistis pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern dan akuntabel. (nid)
