Kanal24, Malang – Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan program Paket Ekonomi 2025 dengan skema 8+4+5 sebagai strategi baru untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja. Paket ini terdiri dari delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program lanjutan pada 2026, serta lima program khusus penyerapan tenaga kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa strategi ini merupakan hasil pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto. “Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025,” ujar Airlangga, Senin (15/9/2025).
Baca juga:
Industri Rokok Tertekan, DPR Desak Evaluasi Cukai
Alokasi Anggaran dan Dampaknya
Untuk mendukung delapan program akselerasi tahun 2025, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16,23 triliun. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa porsi terbesar dari anggaran itu dialokasikan untuk bantuan pangan senilai Rp 7 triliun. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program ini tidak akan memperlebar defisit anggaran.
“Yang paling besar itu untuk bantuan pangan sekitar Rp 7 triliun, dananya sudah tersedia. Defisit tidak melebar,” jelas Purbaya. Menurutnya, dampak program ini terhadap ekonomi nasional akan positif, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akan meningkatkan penerimaan pajak secara alami.
Delapan Program Akselerasi
Delapan program akselerasi yang diluncurkan pemerintah antara lain program magang lulusan perguruan tinggi, perluasan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata, bantuan pangan, diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pengemudi transportasi online, manfaat layanan tambahan perumahan, program padat karya tunai, deregulasi PP 28/2025, serta proyek perkotaan yang akan dimulai di Jakarta dan diperluas ke beberapa provinsi lain.
Program-program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada pekerja informal dan masyarakat rentan.
Empat Program Lanjutan 2026
Selain itu, pemerintah menyiapkan empat program lanjutan yang akan berjalan pada 2026. Di antaranya perpanjangan PPh Final 0,5% untuk UMKM hingga 2029, perpanjangan PPh 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata, PPh 21 DTP bagi industri padat karya, serta diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) yang mencakup petani, nelayan, pedagang, hingga pekerja rumah tangga.
Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja
Untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah juga meluncurkan lima program utama, yaitu operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), revitalisasi tambak pantura, modernisasi kapal nelayan, serta replanting perkebunan rakyat.
Jika berjalan sesuai target, lima program ini diprediksi mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru dalam dua tahun mendatang, terutama dari sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan.
Dukungan Dunia Usaha
Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, menyambut baik stimulus ini. Menurutnya, paket ekonomi 2025 memberi angin segar bagi pelaku usaha, khususnya sektor pariwisata dan UMKM. “Beberapa program yang diluncurkan mampu menjawab kebutuhan mendesak pelaku usaha muda maupun UMKM,” ujarnya.
Ia menilai insentif PPh 21 bagi pekerja di sektor pariwisata akan mendongkrak konsumsi domestik, sementara perlindungan sosial bagi pekerja informal, termasuk pengemudi ojek online, menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kelompok rentan.
Catatan dari Ekonom
Meski disambut positif, sejumlah ekonom memberi catatan kritis. Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai paket ketiga ini relatif kecil dibandingkan stimulus sebelumnya. Total stimulus sejak awal 2025 sudah mencapai Rp 57,5 triliun.
“Dengan anggaran jilid ketiga sebesar Rp 16,23 triliun, saya tidak banyak berharap akan meningkatkan perekonomian secara signifikan. Namun, ada poin positif terkait perlindungan pekerja lepas yang sudah seharusnya dilakukan sejak lama,” ungkap Nailul.
Baca juga:
Likuiditas Ekonomi Didongkrak Dana Rp 200 Triliun
Menjawab Tuntutan Masyarakat
Tenaga Ahli Utama PCO, Fithra Faisal, menekankan bahwa strategi 8+4+5 dirancang bukan sekadar untuk menambah angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjawab kebutuhan masyarakat. Fokus utamanya adalah penyediaan lapangan kerja berkualitas sekaligus perlindungan bagi pekerja lepas dan gig economy.
“Terutama ojol (pengemudi ojek online) yang kemarin mendapatkan concern besar dari Presiden,” tegas Fithra.
Paket Ekonomi 2025 dengan formula 8+4+5 menjadi strategi baru pemerintah dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta perlindungan sosial. Meski ada catatan kritis mengenai besaran anggaran dan efektivitasnya, program ini tetap dipandang sebagai upaya nyata menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo. (nid)
