Kanal24, Jakarta – Lembaga survei Indopol bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) mengeluarkan hasil survei terbaru yang menyoroti penurunan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah saat ini. Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistyanto, menjelaskan bahwa penurunan ini terlihat dalam sejumlah indikator.
Salah satu temuan menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat kepuasan terkait pemberantasan korupsi, yang turun sebesar 7,2% dari 60,48% pada Juni 2023 menjadi 53,3%. Begitu juga dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang mengalami penurunan sejak Juni 2023 sebesar 6,29%, dari 74,11% menjadi 67,82%.
“Pascaputusan MK No. 90 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta sidang etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik Ketua Hakim MK Anwar Usman, memperparah kondisi buruknya penegakan dan penyelenggara hukum di Indonesia,” ungkap Ratno Sulistyanto pada Senin (27/11/2023).
Survei tersebut juga mencatat penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin pada November 2023, terutama di bidang pembukaan lapangan kerja (49,76%) dan penanganan pengangguran dan kemiskinan (49,44%). Hasil survei mencerminkan dampak putusan MK No. 90 terkait persyaratan capres-cawapres.
Menurut Ratno, sekitar 62,1% publik mengetahui tentang keputusan MK terkait perubahan syarat capres-cawapres 2024, namun 51,45% dari mereka menyatakan tidak setuju. Alasan ketidaksetujuan termasuk unsur politis, dugaan pelanggaran etik, dan praktik nepotisme yang dianggap menghancurkan rasa keadilan hukum di Indonesia.
“Kondisi ini juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi, turun dari 76,94% pada Oktober 2023 menjadi 58,54% pada November 2023,” tambahnya.
Survei ini juga mempertanyakan sikap publik terhadap sidang etik MKMK yang mencatat bahwa sebanyak 68,5% publik setuju sidang tersebut diadakan. Namun, 46,69% dari mereka menyatakan setuju jika Ketua MK Anwar Usman dinyatakan bersalah melanggar etik oleh MKMK.
Dekan FH UB, Aan Eko Widiarto, pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa temuan survei Indopol menunjukkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum Indonesia yang sedang tidak baik.
“Paslon yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang kuat dalam hukum dibutuhkan karena kondisi hukum berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama pascaputusan MK,” ungkapnya.
Survei ini melibatkan 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia dengan margin of error sebesar ±2,85% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara tatap muka dilakukan antara tanggal 6 hingga 12 November 2023 dengan metode multistage random sampling. Quality control dilakukan melalui spotcheck lapangan, call back responden, dan foto GPS. (din)
