Kanal24, Malang – Wacana percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia kembali menjadi sorotan. Pemerintah menargetkan adopsi besar-besaran kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Namun, sejumlah ahli menilai langkah tersebut masih menghadapi tantangan serius, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga daya beli masyarakat.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa transisi menuju kendaraan listrik memang penting, tetapi harus diiringi dengan kesiapan sistem energi nasional. “Kalau listriknya masih didominasi batu bara, maka manfaat pengurangan emisi dari kendaraan listrik tidak akan optimal,” ujarnya dalam sejumlah kesempatan yang dikutip media nasional.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi. Ia menilai bahwa peralihan penuh ke kendaraan listrik dalam waktu singkat berpotensi membebani keuangan negara. “Subsidi dan insentif yang besar diperlukan untuk mempercepat adopsi, ini tentu akan berdampak pada fiskal jika tidak dihitung secara matang,” kata Fahmy, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Baca juga:
BUDDY, Inovasi Deteksi Kanker Payudara Berbasis AI Karya Mahasiswa UB Raih Juara Internasional
Selain itu, tantangan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengakui bahwa pemerintah terus memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), namun penyebarannya belum merata. “Kami terus dorong penambahan SPKLU agar masyarakat semakin mudah beralih ke kendaraan listrik,” ujar Arifin dalam keterangan resminya yang juga dikutip Kompas.
Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa jumlah SPKLU memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat di daerah yang belum memiliki akses memadai terhadap infrastruktur pengisian daya.
Dari sisi harga, kendaraan listrik juga masih tergolong mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Liputan6 melaporkan bahwa harga mobil listrik di Indonesia rata-rata berada di atas Rp300 juta, sehingga belum terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini membuat adopsi kendaraan listrik masih didominasi oleh kalangan menengah ke atas.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi, turut menyoroti kesiapan industri otomotif nasional dalam menghadapi transisi ini. Ia menyebut bahwa perubahan menuju kendaraan listrik membutuhkan waktu dan investasi besar. “Industri tidak bisa berubah secara instan. Perlu waktu untuk beradaptasi, termasuk menyiapkan sumber daya manusia,” ujarnya seperti dikutip Detik.
Kekhawatiran juga muncul terkait dampak terhadap tenaga kerja di sektor otomotif konvensional. Perubahan teknologi dinilai berpotensi menggeser kebutuhan tenaga kerja, sehingga diperlukan program pelatihan ulang agar pekerja dapat beradaptasi dengan industri kendaraan listrik.
Meski demikian, pemerintah tetap optimistis bahwa kendaraan listrik merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak. Selain itu, pengembangan kendaraan listrik juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri baru berbasis teknologi ramah lingkungan.
Namun para ahli mengingatkan, keberhasilan transisi ini tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga kesiapan ekosistem secara menyeluruh. Mulai dari sumber energi listrik yang lebih bersih, infrastruktur yang merata, hingga skema pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat.
Dengan berbagai tantangan tersebut, target elektrifikasi kendaraan secara masif di Indonesia dinilai perlu disusun secara realistis dan bertahap. Tanpa perencanaan matang, ambisi besar ini berisiko menimbulkan ketimpangan baru di tengah masyarakat. (nid)
