KANAL24, Malang – Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya berhasil lulus pada evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Rabu (21/7/2021). Menanggapi hal ini, Ketua Reformasi Birokrasi Universitas Brawijaya, Prof. Unti Ludigdo kepada kanal24.co.id, Kamis (22/7/2021) menuturkan hasil evaluasi tersebut belum final karena masih ada tahapan penilaian lagi di Kementerian PAN-RB.
Akan tetapi, menurutnya hasil ini perlu disyukuri karena ini merupakan salah satu langkah pencapaian yang tidak semua institusi yang dinilai oleh internal Kemendikbudristek. Sehingga wajib disyukuri bersama, UB menjadi salah satu institusi yang berhasil lolos ke tahapan berikutnya.
“Tentu saja di dalam prosesnya ini menjadi salah satu aktifitas kolektif yang melibatkan tim reformasi birokrasi di UB, kemudian juga jajaran pimpinan di UB dan tentu saja teman-teman di FTP yang disana juga ada tim yang menangani ini yakni tim zona integritas tingkat fakultas. Itu yang kita lakukan dan komunikasi yang intens terus kita lakukan antara tim RB UB dengan tim zona integritas di FTP,” katanya.
FTP sebagai lembaga atau institusi kerja yang ada di UB. Pemilihan FTP, karena kementerian meminta fokus di satu unit kerja terlebih dahulu. Sehingga dari berbagai pertimbangan, tim memilih FTP untuk dijadikan unit kerja percontohan.
Dampak positif yang dapat diambil dari capaian evaluasi tersebut adalah di bidang tata kelola. Reformasi birokrasi penekanannya adalah peningkatan tata kelola di suatu institusi pemerintahan dengan melakukan serangkaian aktifitas reformasi birokrasi. Salah satu ikhtiar untuk mempercepat reformasi birokrasi adalah pembangunan zona integritas. Di dalam pembangunan zona integritas ada 5 dari 8 area perubahan reformasi birokrasi untuk mencapai wilayah bebas dari korupsi. Kemudian ada 6 area perubahan untuk mencapai wilayah birokrasi bersih melayani.
Pertama, terkait dengan akuntablitas, tata laksana organisasi, pengawasan kinerja dan pencapaian kinerja di institusi UB, perubahan mental aparatur. Ini menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan dengan sangat seksama sehingga UB dapat menyelenggarakan governancy dengan sangat baik. Kemudian tahapan berikutnya harus mencapai wilayah bersih melayani. Ada 6 aspek, yakni tata laksana, SDM, pengawasan, akuntabilitas, mental aparatur, organisasi, dan pelayanan publik ini yang akan digerakkan di semua unit kerja yang ada di UB khususnya fakultas-fakultas.
“Berikutnya kita akan bergerak ke fakultas lain, untuk mendorong membangun zona integritas. Ikhtiar kita sejak bulan juni kemarin kita ingin mensosialisasikannya ke fakultas-fakultas. Namun, ada situasi pandemic yang mengharuskan kita menunda sosialisasi ini. Saya sangat berharap dukungan dari semua pihak, khususnya para pimpinan, kolega dosen dan tendik UB untuk mensukseskan ikhtiar kita menjadikan UB sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih melayani,” tandasnya. (Meg)
