Kanal24, Malang – Evaluasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malang terus digalakkan. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Didik Gatot Subroto, menyampaikan bahwa upaya penurunan stunting terus dilakukan tidak hanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang saja, namun antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten. TPPS juga memfasilitasi pembentukan TPPD di 33 kecamatan dan 390 TPPS desa dan kelurahan.
Hal ini disampaikan dalam acara Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malang Tahun 2022 bertempat di Grand Miami Hotel, Rabu (07/09/2022).
Didik melaporkan bahwa TPPS juga telah membentuk 2.044 tim pendamping keluarga, yaitu sebanyak 6.132 petugas yang terdiri dari unsur kader KB, TP PKK dan Tenaga Kesehatan. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan memberikan analisa berdasarkan jumlah balita stunting untuk 50 desa.
“Aksi merencanakan kegiatan bersama dinas terkait yang tentunya bersama sama saling support dengan program kerja yang secara khusus nanti diarahkan di 50 desa yang hari ini diprioritaskan percepatan penurunan stunting,” ungkapnya.
Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malang Tahun 2022 (Dyus/UBTV)
Kabar baiknya, prevalensi anak stunting di Kabupaten Malang mengalami penurunan signifikan. Awal 2022, persentasenya sekitar 8,8 persen. Namun, per Agustus 2022, angka tersebut menurun menjadi 8,1 persen. Artinya Kabupaten Malang berhasil menurunkan angka stunting sejumlah 0,7 persen dalam jangka waktu 8 bulan.
“Inilah data terbaru per Agustus 2022, dan kita pertanggungjawaban kepada publik. Terjadi penurunan dari 8,8 persen ke 8,1 persen,” ungkap didik.
Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malang ini menurut Didik akan menghasilkan kesepakatan antar OPD dan berbagai pihak terkait, agar bisa menjadi program bersama dan muncul kebutuhan anggaran.
“Kita bareng-bareng bekerjanya, dikeroyok bersama-sama. Pelaksanaannya di Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan maka percepatan penurunan ini bisa diselesaikan dan secara keseluruhan didukung dengan penganggaran,” pungkasnya. (din)
