Kanal24, Malang – Meski tren perbaikan mulai terlihat, Indonesia hingga akhir 2024 masih bergulat dengan persoalan klasik namun kompleks:triple burden of malnutrition. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Nia Novita Wirawan, STP, M.Sc, Ahli Gizi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya (FIKES UB) sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan, dalam refleksi akhir tahun mengenai status gizi nasional.
Triple burden of malnutrition merujuk pada tiga masalah utama yang terjadi secara bersamaan. Pertama, undernutrition, yang mencakup stunting, wasting, gizi kurang, hingga gizi buruk. Kedua, overnutrition, berupa kelebihan berat badan dan obesitas yang justru terus meningkat, bahkan sejak usia dini. Ketiga, defisiensi zat gizi mikro, seperti anemia yang prevalensinya masih tinggi pada ibu hamil dan remaja putri.
“Data Survei Gizi Indonesia tahun 2024 memang menunjukkan tren penurunan, tetapi kecepatan penurunannya berbeda-beda di setiap masalah. Ini menandakan bahwa pekerjaan rumah kita masih sangat besar,” ujar Dr. Nia.
Baca juga : FIKES UB Kukuhkan 80 Dietisien Baru, Perkuat Layanan Gizi Nasional
Ia menegaskan, persoalan gizi tidak bisa semata dibebankan pada pemerintah. Gizi adalah isu multisektoral, karena penyebabnya multifaktor—tidak hanya soal asupan makanan atau penyakit, tetapi juga ketersediaan pangan, lingkungan, perilaku, hingga sistem sosial dan ekonomi.
Seseorang bisa saja paham pentingnya membatasi gula dan lemak, namun jika pilihan makanan yang tersedia justru didominasi produk tinggi gula dan lemak, maka pengetahuan itu tidak serta-merta berujung pada perilaku sehat.
Makanan Viral dan Tantangan Perilaku Makan Generasi Muda
Perubahan budaya makan menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah derasnya arus media sosial. Fenomena makanan viral dan konten mukbang, menurut Dr. Nia, turut membentuk pola konsumsi generasi muda.
“Sekarang pilihan makanan sering kali bukan lagi soal sehat atau tidak sehat, tapi viral atau tidak viral,” jelasnya.
Fear of Missing Out (FOMO) membuat banyak anak muda tetap mengonsumsi minuman manis atau makanan tinggi lemak meski tahu dampak buruknya. Dalam konteks ini, edukasi gizi tidak cukup berhenti pada peningkatan pengetahuan.
“Pengetahuan saja tidak cukup. Edukasi harus dirancang untuk mengubah perilaku, dan itu prosesnya panjang,” kata Dr. Nia.
Ia menekankan pentingnya strategi edukasi jangka panjang (long-term investment). Edukasi hari ini belum tentu langsung berdampak besok, namun tetap harus dilakukan secara konsisten.
Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah memviralkan makanan sehat. Jika makanan viral identik dengan tampilan menarik, maka makanan sehat pun harus dikemas dengan visual, rasa, dan narasi yang menarik tanpa mengorbankan nilai gizinya.
Food Environment: Konsumen Tidak Bisa Sendirian
Perubahan perilaku makan tidak bisa hanya dibebankan pada individu. Lingkungan pangan atau food environment memegang peran krusial.
“Tidak adil jika kita menyuruh masyarakat makan buah, tapi buahnya sulit didapat atau harganya lebih mahal dibanding minuman manis kemasan,” tegas Dr. Nia.
Karena itu, edukasi juga harus menyasar penyedia makanan. Mulai dari pedagang, kantin sekolah, hingga industri pangan. Salah satu langkah strategis adalah penerapan label gizi sederhana berbasis warna—hijau untuk sehat, kuning untuk sedang, dan merah untuk tinggi gula, garam, atau lemak.
Dengan sistem ini, masyarakat cukup melihat warna untuk mengambil keputusan. “Kalau hari ini sudah ‘merah’ sekali, berarti konsumsi berikutnya harus lebih hati-hati,” jelasnya.
Pemerintah sendiri tengah menggagas rambu-rambu pangan semacam ini sebagai bagian dari upaya membangun literasi gizi masyarakat.
MBG, PMT Lokal, dan Esensi Edukasi dalam Intervensi Gizi
Berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal dinilai Dr, Nia sudah dirancang cukup komprehensif, terutama dengan pendekatan daur hidup (life cycle)—mulai dari ibu hamil, balita, anak sekolah, hingga lansia.
Namun ia mengingatkan, intervensi gizi bukan sekadar memberi makan hingga kenyang.
“Food supplementation seharusnya menjadi contoh nyata makanan bergizi seimbang. Itu media edukasi,” ujar Dr. Nia.
Baca juga : Peran Ahli Gizi Tak Tergantikan di Program MBG
Menu yang diberikan harus mencerminkan prinsip Isi Piringku, bukan hanya sekadar ada nasi, lauk, dan sayur, tetapi juga proporsi yang tepat. Karbohidrat tidak selalu harus nasi putih—bisa jagung, singkong, kentang, atau pangan lokal lainnya.
Lebih jauh, edukasi harus menyentuh anak, guru, dan orang tua. Guru menjadi frontliner penting dalam menjelaskan makna makanan yang dikonsumsi siswa. Lingkungan sekolah pun harus dikondisikan agar tidak kontradiktif, misalnya dengan kantin yang masih menjual makanan tidak sehat di saat MBG dijalankan.
Ketepatan Sasaran Masih Jadi Catatan Kritis
Soal kebijakan dan anggaran, Dr. Nia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan nutrition spending analysis untuk memetakan efektivitas alokasi dana intervensi gizi, baik yang bersifat spesifik maupun sensitif.
Namun di lapangan, persoalan ketepatan sasaran masih menjadi tantangan. Berdasarkan pengalaman pendampingan PMT lokal di sejumlah kabupaten, ia menyebut sekitar 60 persen sudah tepat sasaran, sementara 40 persen masih belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria petunjuk teknis.
“Penerimanya ada, tapi tidak selalu sesuai kriteria yang ditetapkan. Ini masalah pemahaman juknis dan implementasi,” jelasnya Dr. Nia.
Ia mengingatkan, evaluasi program harus dilakukan secara adil dan sistematis. Tidak bisa langsung menilai efektivitas jika proses dan input belum sepenuhnya dijalankan sesuai pedoman.
Penguatan Kolaborasi dan Monitoring Jadi Kunci
Menutup refleksinya, Dr. Nia menekankan bahwa agenda perbaikan gizi ke depan harus bertumpu pada tiga hal utama: kolaborasi multisektor, penguatan monitoring-evaluasi, dan edukasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.
“Gizi tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Harus ada sinergi dengan pertanian, pendidikan, sanitasi, hingga kebijakan pangan,” tegasnya.
Monitoring dan evaluasi tidak boleh sekadar formalitas, melainkan menjadi umpan balik nyata untuk perbaikan kebijakan. Dengan pendekatan holistik dan konsisten, intervensi gizi diharapkan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian gizi masyarakat berbasis potensi lokal.(Din)
