Kanal, Malang – Universitas Brawijaya (UB) memperluas langkah mitigasi bencana melalui kerja sama strategis dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dari implementasi “Kampus Tangguh”, sejalan dengan situasi kerentanan bencana di Kota Malang yang kini semakin meningkat akibat perubahan iklim. Data BPBD menunjukkan bahwa 40 dari 57 kelurahan di Kota Malang masuk kategori rawan, menandakan urgensi peningkatan kesiapsiagaan bersama—baik di lingkungan kampus maupun masyarakat sekitar.
Dalam kegiatan sosialisasi dan penandatanganan kerja sama yang digelar di FILKOM UB, BPBD menyampaikan kondisi riil lapangan yang menunjukkan eskalasi ancaman, terutama banjir, longsor, dan potensi dampak lanjutan fenomena cuaca ekstrem. Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Drs. Prayitno, M.AP, menegaskan bahwa pemetaan terbaru menunjukkan 53 ribu warga tinggal di zona rawan, sebuah angka yang membutuhkan penguatan sistemik lintas sektor.
Baca juga:
FK UB Tingkatkan Riset Global Melalui Scientific Meeting NIHR
40 Kelurahan Rawan dan Tantangan Kota Cekungan
Prayitno menjelaskan bahwa struktur geografis Kota Malang sebagai kota cekungan membuat wilayah ini sangat mudah menerima limpasan air dari Kota Batu dan Kabupaten Malang. Contoh paling nyata terjadi pada banjir Kedungkandang di akhir 2024, yang merendam sekitar 300 rumah meskipun tidak berada di tepi Sungai Brantas.
Arus banjir kiriman dari Kota Batu juga pernah memicu kejadian besar pada 2021, ketika material lumpur dan kayu masuk hingga ke kawasan permukiman warga. Situasi ini makin diperparah dengan peningkatan curah hujan yang mencapai 40 persen dalam dua tahun terakhir.
“Dalam sekali banjir, Kota Malang bisa mengalami 16 sampai 18 titik genangan dengan tingkat kedalaman hingga 1,6 meter. Dengan personel organik hanya 40 orang, kami sangat bergantung pada kolaborasi,” ujar Prayitno.
Kesiapan Kecamatan Tangguh: Tenda Darurat hingga Perahu Karet
Sebagai bentuk respons sistematis terhadap meningkatnya ancaman bencana, BPBD Kota Malang telah menginisiasi pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana. Setiap kecamatan dibekali sarana yang sebelumnya hanya dimiliki unit-unit penyelamatan tingkat kota. Mulai dari pompa air berkapasitas besar setara perangkat Damkar, tenda darurat, perahu karet, hingga peralatan dapur umum yang memungkinkan pendirian posko sementara dalam waktu singkat. Mobilitas lapangan juga diperkuat melalui motor roda tiga yang dirancang untuk menjangkau area terdampak dengan akses terbatas.
Tak hanya peralatan, kapasitas sumber daya manusia juga ditingkatkan. Setiap kecamatan kini memiliki 20 personel terlatih dengan spesialisasi berbeda, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan, dapur umum, hingga pertolongan pertama. Menurut Prayitno, langkah ini menjadikan Kota Malang sebagai salah satu daerah dengan kesiapan peralatan kecamatan paling lengkap di Jawa Timur—sebuah capaian penting di tengah eskalasi potensi bencana yang semakin kompleks.
Mitigasi Banjir DAS Brantas: Tantangan Baru di 2026
BPBD juga menyoroti potensi risiko baru dari sodetan Soekarno-Hatta yang ditargetkan selesai pada 25 Desember. Proyek itu disebut dapat mempercepat aliran air ke Sungai Brantas, namun sejumlah analis memperkirakan potensi kenaikan muka air banjir hingga 10 persen di kawasan Penanggungan hingga Bumiayu. Kondisi ini akan menjadi perhatian khusus BPBD pada awal 2026.
Kolaborasi dengan UB: Simulasi Kompleks dan Penguatan Pengkajian Risiko
BPBD menegaskan bahwa Universitas Brawijaya merupakan mitra strategis yang memiliki posisi penting dalam penguatan mitigasi bencana Kota Malang. Prayitno menyampaikan bahwa UB bukan hanya pusat pendidikan, tetapi juga pusat pengetahuan yang memiliki sumber daya riset, tenaga ahli, teknologi, hingga dukungan mahasiswa yang dapat digerakkan dalam situasi darurat. Karena itu, kerja sama antara BPBD dan UB tidak berhenti pada penandatanganan PKS semata, melainkan ditujukan untuk membangun sistem kesiapsiagaan terpadu.
Ke depan, kolaborasi ini akan berkembang melalui penyelenggaraan simulasi bencana berskala kompleks di kawasan kampus yang melibatkan seluruh elemen universitas. UB juga akan terlibat dalam pelatihan teknis bersama Damkar, Satpol PP, dan tim rescue untuk memastikan kampus mampu merespons situasi darurat secara cepat dan terukur. Selain itu, BPBD menilai UB memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas mitigasi bagi gedung-gedung bertingkat, mengingat karakter kampus modern yang dipenuhi laboratorium, fasilitas praktik, dan bangunan berteknologi tinggi.
Peran akademik UB juga diarahkan pada penyusunan kajian-kajian strategis terkait kebijakan kebencanaan dan penataan ruang Kota Malang, sebuah kontribusi ilmiah yang sangat dibutuhkan sebagai dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah. Dalam situasi bencana skala besar, UB diharapkan turut memberikan dukungan logistik serta relawan terlatih, mengingat kekuatan BPBD yang terbatas dan kebutuhan lapangan yang cenderung meningkat.
“Kami merasa lebih lega karena UB tidak hanya berkegiatan akademik, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan wilayah. Kota Malang butuh dukungan pentahelix, dan kampus adalah pilar pentingnya,” ujar Prayitno.
Arah Mitigasi 2026: Sinergi Kampus–Kota
Melalui program Kampus Tangguh yang dijalankan Divisi K3L, UB menegaskan komitmen untuk terlibat aktif dalam mitigasi bencana berbasis komunitas kampus dan wilayah sekitar. Penandatanganan PKS dengan BPBD memperkuat langkah teknis menuju sinergi mitigasi terpadu antara universitas dan pemerintah daerah.
Ke depan, UB dan BPBD akan mengembangkan skema simulasi gempa, kebakaran, dan banjir, termasuk peninjauan kawasan permukiman mahasiswa seperti Watu Gong yang disebut rentan terhadap dampak cuaca ekstrem.
Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas respons bencana Kota Malang sekaligus memperkuat budaya keselamatan di lingkungan kampus sebagai bagian dari tujuan Zero Accident.
