Kanal24, Malang – Di era ketika satu unggahan media sosial dapat memicu krisis reputasi dalam hitungan menit, pengelolaan komunikasi publik bukan lagi fungsi administratif, melainkan strategi inti institusi. Kesadaran inilah yang mendorong Universitas Brawijaya menggelar Sosialisasi Penguatan Kehumasan di Era Digital di Aula Gedung F Lantai 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB (9/2/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah sistematis UB dalam menyusun peta branding tahun 2026. Kepala Humas UB, Tri Wahyu Basuki, S.E., menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum konsolidasi komunikasi universitas.
“Pada tahun 2026 ini Humas menjadi koordinator yang ditugasi oleh Rektor untuk branding universitas. Maka dari itu kami merencanakan beberapa step, termasuk hari ini adalah salah satu langkah menuju branding tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, branding universitas tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus selaras dengan arah kebijakan nasional, termasuk Dikti dan Komdigi, agar positioning UB sebagai perguruan tinggi unggul memiliki narasi yang kuat dan terintegrasi.
“Kita harus selaras dengan Dikti dan Komdigi. Maka kami mengundang narasumber yang kompeten untuk berbagi tentang pengelolaan branding,” tambahnya.
Forum ini dihadiri sekitar 110 peserta yang terdiri dari pimpinan rektorat, fakultas, PSDKU, direktorat, hingga pengelola komunikasi di tingkat fakultas. Targetnya jelas: membangun skema komunikasi terpadu sebagai fondasi branding UB ke depan.
“Dari ilmu yang kami dapatkan nanti akan kita buatkan skema bagaimana UB membranding di tahun 2026,” tegas Tri.
Namun, tantangan kehumasan di era digital tidak hanya soal promosi, melainkan juga soal krisis. Communication Advisor, Wicaksono, atau yang akrab di media sosial @ndorokakung mengingatkan bahwa humas sebenarnya memiliki kapasitas menjawab berbagai serangan komunikasi, termasuk isu negatif.
“Humas itu punya keterampilan untuk merespon berbagai serangan, termasuk yang paling negatif sekalipun. Sayangnya keterampilan itu tidak selalu didukung keputusan pimpinan yang cepat,” ungkapnya.
Ia menyoroti persoalan klasik birokrasi yang kerap memperlambat respons publik. “Ada budaya birokrasi yang sangat feodal sehingga semuanya harus lewat atasan. Padahal secara kompetensi, banyak humas yang sudah mampu melakukan komunikasi publik.”
Dalam konteks krisis digital, waktu dan akurasi menjadi faktor krusial. Wicaksono menegaskan, kesalahan strategi komunikasi dapat berdampak serius. “Terlambat bicara bahaya, bicara tanpa data lebih lagi bahayanya,” katanya.
Pernyataan ini menjadi refleksi penting bagi institusi pendidikan tinggi yang tengah bergerak menuju reputasi global. Sebagai research university, UB tidak hanya dituntut menghasilkan riset dan inovasi, tetapi juga menjaga kredibilitas publik melalui komunikasi yang transparan dan berbasis data.
Penguatan humas di era digital menjadi bagian dari transformasi tata kelola universitas. Branding bukan sekadar soal logo, slogan, atau kampanye media sosial, melainkan tentang konsistensi narasi, kecepatan merespons isu, serta keberanian menyampaikan fakta secara akurat.
Dengan langkah ini, UB berupaya membangun ekosistem komunikasi yang adaptif, responsif, dan profesional. Di tengah kompetisi global antar perguruan tinggi, reputasi bukan lagi dibangun bertahun-tahun saja—ia juga bisa runtuh dalam hitungan jam. Karena itu, penguatan kehumasan menjadi investasi strategis dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat posisi UB sebagai research university yang kredibel dan berintegritas.(Din/Yordan)
