KANAL24, Jakarta – Pemerintah komitmen untuk mendorong UMKM nasional berdaya saing dan tumbuh lebih agresif di tahun 2022. Pasalnya UMKM selama ini memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Selasa (4/1/2021) menjelaskan UMKM menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
Untuk mendukung penguatan UMKM tahun depan, lanjut Teten ada lima strategi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Pertama dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan, yakni kepada pelaku usaha mikro dengan pemberian hibah bantuan produktif usaha mikro ( BPUM ) kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp15,36 triliun pada 2021.
Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diberikan tambahan subsidi bunga KUR 3 persen dan telah disalurkan kepada 7,5 juta debitur dengan pembiayaan Rp278,38 triliun atau 97,81 persen dari target Rp285 triliun per 30 Desember 2021.
“Kepada pelaku koperasi diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan (3 persen sliding) dengan realisasi sebesar Rp1,64 triliun atau 102,6 persen dari target Rp1,6 triliun,” ujar Teten.
Kedua, pemerintah mengupayakan untuk perluasan pasar dan digitalisasi. Dalam kurun satu tahun, onboarding UMKM meningkat pesat dari sebelumnya 8 juta di awal 2020 menjadi 16,9 juta pada November 2021.
“Belanja pemerintah menjadi prioritas di tengah proses pemulihan pasar dalam dan luar negeri. Realisasi belanja pemerintah untuk UMKM telah mencapai Rp350 triliun atau 79,1 persen dari target Rp442,43 triliun,” kata Teten.
Ketiga, dengan strategi membangun kemitraan, di mana pada 2021 telah dimulai kemitraan dengan 9 BUMN dan sejumlah perusahaan perusahaan swasta (PT Mitra Bumdes Nusantara, Microsave Consulting, Uniqlo, IKEA , Tokopedia, MNC Group, Ina Product, Grab, dan Gojek).
Keempat, fondasi pendataan, yang disinergikan ke dalam NIB (Nomer Induk Berusaha), BPUM , KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan Koperasi. Kelima, fondasi reformasi birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi di KemenkopUKM dari sebelumnya 6 kedeputian pada 2020 menjadi hanya 4 kedeputian pada 2021.
“Kemudian untuk Smesco Indonesia diarahkan untuk fokus pada pengembangan UMKM dan koperasi berdaya saing global. Sedangkan, LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) fokus pada pengembangan koperasi sektor riil dan pengembangan model bisnis,” pungkasnya.(sdk)
