KANAL24, Jakarta – Kejelasan program vaksinasi menjadi kunci di masa pandemi virus corona. Keberhasilan vaksinasi akan mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 yang masih tertekan pandemi.
Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus segera memberikan kejelasan skenario program vaksinasi yang akan segera dijalankan oleh Pemerintah. “Hal ini penting agar masyarakat, terutama segmen kelas menengah dan kelas atas kembali percaya diri dan melakukan kegiatan konsumsi,” kata Rosan dalam webinar Economic Outlook 2021 bertajuk “Memacu Pertumbuhan di Tengah Pandemi”, Selasa (24/11/2020).
Rosan menekankan Pemerintah harus segera memberi kepastian kapan program vaksinasi massal di Indonesia. Apakah akan dilakukan pada kuartal I 2021, semester I 2021 atau di semester II 2021. Sebab kepastian penanganan pandemi adalah kunci untuk memulihkan ekonom nasional dalam kondisi saat ini.
“Ini akan memberi kepastian dan ketenangan pada masyarakat maupun pelaku dunia usaha,” jelas Rosan.
Rosan memaparkan data BPS tahun 2020. Populasi kelas bawah di Indonesia adalah 40% dari jumlah penduduk, namun porsi belanjanya hanya 17,7% dari kegiatan konsumsi nasional. Populasi kelas menengah 40% dari jumlah penduduk, namun porsi belanjanya 36,7% dari kegiatan konsumsi nasional. Terakhir, populasi kelas atas hanya 20%, namun porsi belanjanya 45,4% dari kegiatan konsumsi nasional.
Rosan menegaskan data di atas menunjukkan pentingnya pemulihan kepercayaan diri kelas menengah dan kelas atas untuk mendorong kegiatan konsumsi nasional. Berbagai bantuan pemerintah mulai dari BLT, Bansos dan Sembako hanya mendorong pemulihan daya beli kelas bawah.
“Tanpa adanya pemulihan kepercayaan diri kelas menengah dan kelas atas, pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan tidak akan optimal,” jelas Rosan.
Faktor kunci lain dalam mendorong pemulihan ekonomi Indonesia tahun depan adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaan regulasi baru ini meningkatkan kepercayaan diri pelaku dunia usaha karena memangkas regulasi yang terlalu banyak. Iklim investasi juga akan meningkat, mendorong masuknya arus investasi masuk dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
“Tetapi ini bergantung pada aturan turunan yang coba sedang diselesaikan pemerintah. Aturan turunan UU Cipta Kerja harus selesai Februari 2021,” ujar Rosan.
Ekonom UI Ninasapti Triaswati, dalam kesempatan yang sama mendukung pernyataan Rosan terkait UU Ciptaker. UU ini, menurut Nina, masih menghadapi tantangan dan kegaduhan pasca pengesahan UU tersebut. Sosialisasi UU Ciptaker juga belum maksimal terhadap masyarakat.
“Ini membuat pengesahan UU Cipta Kerja belum memberikan dampak yang signifikan pasca pengesahan,” kata Ninasapti.
Agar lebih maksimal dalam mendorong masuknya arus investasi asing, pemerintah harus mendongkrak daya saing dalam sisi implementasi. Perhatian khusus harus diberikan pada perbaikan koordinasi antara Pusat dengan Daerah dan birokrasi yang menghambat masalah perijinan.
“Serta memperbaiki minimnya penggunaan teknologi untuk e-government,” tutup Ninasapti.(sdk)
