Kanal24, Malang – Kasus proyek video profil desa senilai Rp30 juta yang menyeret videografer Amsal Christy Sitepu ke jerat hukum kini menjadi sorotan nasional. Perkara ini tak lagi sekadar kasus dugaan korupsi di daerah, melainkan telah memicu perhatian DPR RI hingga perdebatan luas soal keadilan bagi pelaku industri kreatif.
Perkembangan terbaru menunjukkan Komisi III DPR RI turun tangan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas penanganan kasus tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap proses hukum yang tengah berjalan.
Sorotan DPR muncul di tengah meningkatnya perhatian publik yang mempertanyakan kejelasan standar dalam menilai jasa kreatif. Sejumlah pihak menilai, ketiadaan acuan baku berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum, khususnya pada proyek berbasis kreativitas.
Baca juga:
Stok Beras Nasional Diproyeksi Tembus 5 Juta Ton
Amsal Ungkap Kejanggalan di DPR
Dalam forum bersama DPR, Amsal menyampaikan keberatannya atas proses hukum yang menjerat dirinya. Ia mengaku tidak pernah diperiksa oleh inspektorat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
“Tidak pernah satu kali pun diperiksa oleh inspektorat atas pekerjaan ini,” ujar Amsal.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah kepala desa yang dihadirkan dalam persidangan tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya.
“Mereka menyatakan mereka puas dengan hasil pekerjaan ini,” katanya.
Pernyataan tersebut memperkuat polemik yang berkembang, terutama terkait dasar penetapan tersangka dalam kasus ini.
Proyek Berawal dari Masa Sulit Pandemi
Amsal menjelaskan bahwa proyek video profil desa yang ia kerjakan pada periode 2020 hingga 2022 bermula dari kondisi sulit akibat pandemi Covid-19. Sektor kreatif disebut mengalami tekanan besar akibat pembatasan aktivitas.
“Kami kehilangan lapangan kerja karena ada lockdown,” ujarnya.
Ia mengaku mengambil proyek tersebut sebagai upaya bertahan, sekaligus membantu desa mempromosikan potensi lokal melalui konten visual.
Perdebatan Nilai Jasa Kreatif
Kasus ini memicu perdebatan luas di kalangan pelaku industri kreatif. Banyak pihak menilai bahwa aspek seperti ide, konsep, hingga editing merupakan bagian utama dari produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Perbedaan sudut pandang antara pendekatan audit keuangan dan karakteristik pekerjaan kreatif menjadi titik krusial. Di satu sisi, aparat menilai ada selisih anggaran yang berpotensi merugikan negara. Di sisi lain, pelaku industri kreatif menilai pekerjaan mereka tidak bisa dinilai hanya dari komponen teknis semata.
Proses Hukum dan Dampak Nasional
Saat ini, Amsal tengah menjalani proses persidangan dengan tuntutan pidana penjara, denda, serta kewajiban membayar uang pengganti. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya bertindak sebagai penyedia jasa dan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran desa.
Kasus ini kini berkembang menjadi isu nasional. DPR menekankan pentingnya memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan, tanpa mengabaikan konteks pekerjaan kreatif.
Di sisi lain, perkara ini juga memicu empati publik dan kekhawatiran di kalangan pekerja kreatif. Banyak yang menilai, tanpa kejelasan regulasi, kasus serupa berpotensi terulang.
Hingga kini, publik masih menantikan putusan pengadilan yang akan menjadi penentu akhir perkara. Namun lebih dari itu, kasus ini telah menjadi refleksi besar tentang bagaimana negara menyeimbangkan akuntabilitas anggaran dengan penghargaan terhadap nilai karya kreatif. (nid)
