Kanal24 – Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diikuti juga dengan penerbitan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. Bansos ini sebagai pengalihan dari subsidi BBM. Tujuan utama dari pemerintah ialah untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjaga.
Langkah pemerintah ini sebagai respon dari adanya lonjakan harga secara global. Kenaikan harga tersebut dikhawatirkan akan memberikan efek domino dan tekanan ekonomi yang besar pada masyarakat. Hal ini dinilai tepat untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan ekonominya.
Bayang-bayang inflasi juga masih menghantui pemerintah. Kenaikan harga BBM tentunya membawa pukulan bagi ekonomi masyarakat. Secara perlahan, pemerintah mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi pada Juli tahun 2022 mencapai 4,94 persen secara tahunan. Data ini berupa tingkat inflasi tahunan tertinggi sejak Oktober 2015. Naiknya harga BBM ditakutkan akan berjalan beriringan dengan naiknya inflasi di Indonesia.
Bulan September 2022, sejumlah Rp24,17 triliun digelontorkan oleh pemeritah untuk menyukseskan program ini. Mengutip pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Bansos ini terbagi atas tiga kategori. Yang pertama ialah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada 20,65 juta kelompok/ keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran akan dilakukan sebanyak empat tahap dengan masing-masing mendapatkan Rp150.000 Bantuan ini disalurkan oleh Kementrian Sosial melalui PT Pos Indonesia.
Selain itu, bantuan kedua berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. BSU ini disalurkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan. Besaran bantuan sebesar Rp600.000. Kemenaker akan segera menerbitkan petunjuk teknis penyaluran sehingga mempercepat penyaluran.
Pemerintah juga menyiapkan program Kartu Prakerja yang dibuka untuk Gelombang 43. Program ini diberikan pada angkatan kerja yang telah mendapatkan pelatihan kerja. Tak hanya untuk angkatan kerja, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga tersentuh oleh BLT. Sasarannya berupa 12 juta pedagang kaki lima, pemilik warung, dan pengusaha mikro.
Jenis bantuan yang terakhir berupa penerbitan peraturan, yaitu 2 persen dari dana transfer umum yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi. Sasaran utama dari bantuan ini adalah masyarakat yang bekerja di sektor transportasi, seperti angkutan umum, nelayan, dan ojek.
Pemerintah melalui Kemensos menargetkan bahwa BLT pengalihan subsidi BBM diharapkan akan mulai disalurkan bulan September bersamaan dengan bansos rutin. Kemensos berharap BLT ini digunakan untuk kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini guna menjaga daya beli masyarakat.
Bantuan sosial dirancang untuk mengatasi krisis ekonomi yang tidak diharapkan oleh pemerintah. Penyaluran bantuan tersebut diusahakan dengan tepat sasaran penerimanya. Pemerintah berharap bahwa bantuan sosial yang diberikan benar-benar mampu mengatasi gempuran krisis ekonomi yang terjadi. (raf)
