Kanal24, Malang – Upaya mewujudkan Kota Malang yang lebih ramah bagi warga, wisatawan, dan mahasiswa digelorakan oleh kelompok mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya. Melalui gagasan bertajuk Walk At Malang, mereka menawarkan konsep pelibatan masyarakat dalam pemantauan kondisi kota sebagai langkah awal perbaikan kualitas ruang publik secara berkelanjutan.
Inisiatif ini lahir dari keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi Kota Malang sebagai kota pariwisata, kota pelajar, sekaligus kota yang terus berkembang. Berbagai permasalahan perkotaan seperti fasilitas yang rusak, titik-titik keramaian yang tak tertata, hingga ruang publik yang tidak ramah pejalan kaki menjadi alasan utama kelompok ini mengusung konsep kota kolaboratif berbasis partisipasi warga. Mereka meyakini bahwa pengembangan kota yang baik bergantung pada pemerintah dan juga pada keterlibatan aktif masyarakat.
Konsep ini dipresentasikan oleh Kelompok Walk At Malang yang diketuai oleh Amphy Satria Ramadhan, mahasiswa Ilmu Politik FISIP UB, pada Rabu (03/12/2025) melalui sesi presentasi karya kebijakan publik di lingkungan kampus FISIP Universitas Brawijaya, Malang.
Kolaborasi Multi-sektor untuk Pemantauan Kota
Dalam penyampaiannya, Amphy menjelaskan bahwa konsep Walk At Malang menggabungkan fungsi berbagai sektor, mulai dari masyarakat, mahasiswa, komunitas lokal, hingga pemerintah daerah. Kolaborasi ini memungkinkan adanya laporan langsung dari warga mengenai kondisi Kota Malang. “Kita ingin mewujudkan kota wisata ini agar lebih ramah. Masyarakat, turis, maupun mahasiswa bisa melaporkan kondisi kota secara langsung,” ujarnya.
Melalui rancangan tersebut, laporan masyarakat nantinya menjadi masukan dan juga data kebijakan yang dikumpulkan secara sistematis untuk perbaikan kualitas kota.
Sistem Pelaporan Transparan dan Akuntabel
Kelompok ini menekankan pentingnya transparansi dalam setiap laporan. Laporan warga nantinya dapat dipantau secara terbuka sehingga publik dapat menilai bagaimana pemerintah menindaklanjuti berbagai aduan. “Ada transparansinya untuk laporan, jadi masyarakat bisa menilai akuntabilitas pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut,” tambah Amphy.
Dengan mekanisme itu, masyarakat menjadi pelapor dan bagian dari pengawas kebijakan publik. Pemerintah daerah maupun dinas terkait seperti Dinas Perhubungan atau Dinas Lingkungan Hidup dapat langsung merespons area yang membutuhkan penanganan cepat.
Potensi Implementasi di Kota Lain
Kelompok Walk At Malang juga merumuskan konsep ini berdasarkan adaptasi dari berbagai kota di negara lain yang berhasil membangun sistem pelaporan publik berbasis warga. Menurut Amphy, model tersebut terbukti meningkatkan kualitas layanan publik dan ruang kota. Karena itu, mereka berharap inovasi ini diterapkan di Kota Malang dan juga di kota-kota lainnya.
“Kami berharap konsep ini bisa diterapkan di kota lain. Apa yang kami adaptasi dari kota-kota di luar negeri ini sangat membantu kualitas umum masyarakat,” ujarnya.
Harapan untuk Kota Pelajar yang Lebih Ramah
Sebagai kota pelajar dan kota dengan perkembangan ekonomi kreatif yang pesat, Malang dianggap sangat membutuhkan ruang publik yang ramah bagi pejalan kaki dan komunitas urban. Kelompok ini berharap pemerintah dapat mempertimbangkan rekomendasi mereka sebagai bentuk keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan kota.
“Harapannya, kota Malang yang dikenal sebagai kota pelajar dan pesantren bisa lebih ramah terhadap pejalan kaki,” tutup Amphy. (nid/dpa)
