KANAL24, Jakarta – Pemerintah mewacanakan kenaikkan harga jual gas elpiji bersubsidi 3 kg dan juga tarif dasar listrik. Hal itu dikarenakan harga minyak mentah dunia yang melambung tinggi sehingga berdampak pada biaya produksi listrik dan elpiji.
Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ), Tulus Abadi menolak wacana pemerintah tersebut. Menurutnya rencana menaikkan TDL dan elpiji 3 kg mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan oleh negara pada warga negaranya.
“Jika hal itu dilakukan akan mengakibatkan jebolnya benteng pertahanan ekonomi rumah tangga masyarakat, yang saat ini dihantam oleh berbagai kenaikan khususnya kenaikan bahan pangan, gas elpiji non PSO, BBM, PPN,” kata Tulus dalam keterangannya, Kamis (14/4).
Dia mendesak pemerintah mencari alternatif lain untuk menyikapi tingginya harga minyak dan gas dunia dengan tidak serta merta menaikkan harga gas elpiji 3 kg dan tarif dasar listrik. Pemerintah dinilai memiliki beragam instrumen untuk menyikapi gejolak harga dunia itu.
“Pemerintah harus mencari jalan keluar yang lebih wisdom dan cerdas, jangan hanya harga pasar sebagai jargon untuk menaikkan tarif. Kalau bisanya hanya menaikkan dan tunduk pada tekanan pasar, lalu apa gunanya negara?,” pungkas Tulus.(sdk)
