Kanal24 – Selain ketersediaan sarana sanitasi, kemudahan akses air bersih merupakan aspek penting bagi kehidupan masyarakat terutama dalam menghadapi krisis kesehatan global.
Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meluncurkan program Indonesia Water Fund (IWF) di Nusa Dua, Bali (17/10/2022) sebagai upaya mempercepat akses air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir sendiri mengungkapkan bahwa IWF akan mengelola dana sekitar Rp15 triliun pada tahap awal guna memperbaiki serta mempercepat akses air bersih bagi 40 juta penduduk Indonesia.
“Target awal, IWF akan mengelola dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp15 triliun dari mitra strategis untuk memperbaiki akses air bersih bagi 40 juta jiwa rakyat Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2019, sebanyak 2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia masih kekurangan air minum yang aman dikonsumsi. Sedangkan akses terhadap air bersih di Indonesia masih belum merata sehingga mereka bergantung pada air tanah.
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa akses air minum layak di tingkat rumah tangga masyarakat Indonesia baru mencapai 90,78%, dengan sekitar 12% rumah tangga memiliki akses air minum aman, dan kurang lebih 19% memiliki akses air minum perpipaan.
Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencatat bahwa hanya terdapat 6,87% rumah tangga yang memiliki akses air minum aman.
Erick mengatakan untuk mempercepat akses dan distribusi air bersih ke berbagai wilayah di Indonesia, Kementerian BUMN akan bersinergi dengan Holding BUMN Danareksa (Danareksa, Nindya Karya, Perum Jasa Tirta 1, dan Perum Jasa Tirta 2.
Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin pada kesempatan yang sama mengapresiasi inisiatif program IWF dari Kementerian BUMN. Menurutnya, IWF merupakan inovasi percepatan pemerataan air bersih, sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia yang mengakui dan menjamin hak atas air.
Wapres menjelaskan, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan variabel penting yang menentukan kualitas kesehatan manusia dimana sebesar 70% berdampak pada upaya penurunan stunting.
“Pemerintah telah menetapkan target dalam RPJMN 2020-2024, bahwa 100 persen rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2024, termasuk 15% akses air minum aman, dan 30% akses air minum perpipaan. Namun, tren kenaikan cakupan layanan air bersih masih memerlukan dorongan intensif. Dalam 3 tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya naik sebesar 1,5 persen,” jelasnya.
Ia berharap IWF dapat menjadi platform yang mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah sekaligus solusi alternatif pemerintah melalui pendanaan non-APBN.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa program IWF dapat memperluas jangkauan air bersih melalui PDAM sehingga masyarakat dapat memanfaatkan air bersih dan tidak perlu lagi bergantung pada air tanah.
“Harapan kami nantinya jika jangkauan PDAM tersebut semakin luas dan jauh sehingga bisa menjangkau masyarakat, tentu tidak perlu lagi masyarakat untuk menggunakan air tanah,” ujar Kartika Wirjoatmodjo dalam penandatanganan nota kesepahaman IWF di Nusa Dua, Bali (18/10/2022).
Kartika menjelaskan bahwa Kementerian BUMN juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai regulator terkait air baku dan air bersih, Pemerintah daerah termasuk pemerintah kota/kabupaten serta para pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan program IWF tersebut.
