Kanal24, Malang – Hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan pasangan nomor urut 02 mendapatkan perolehan suara sah terbanyak, yakni 96.214.691 suara. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara sah dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh suara sah sebanyak 27.040.878 suara.
Meskipun Prabowo menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), pada Pemilihan Legislatif (Pileg), Partai Gerindra yang dipimpinnya tak mendapatkan suara lebih besar dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Dengan hasil yang demikian, Prabowo perlu mendapatkan setidaknya 70% kekuatan politik di parlemen untuk mengamankan stabilitas pemerintahannya. Terdapat beberapa partai politik yang diprediksi akan turut menjadi koalisi Prabowo di pemerintahan. Salah satunya adalah Partai Nasdem, partai yang mengusung Anies pada Pilpres 2024 ini.
Dr. Verdy Firmantoro, selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) mengatakan bahwa potensi Nasdem bergabung dengan pemerintah sangatlah besar. “Sementara untuk potensi NasDem dirangkul bergabung di pemerintahan sangat besar. Jika melihat dari track recordnya, DNA menjadi “partai pemerintah” lebih besar daripada menjadi oposisi. Apalagi antara Surya Paloh dan Prabowo punya relasi yang cukup panjang sejak berada di perahu politik yang sama saat sama-sama masih di Golkar,” ujar Verdy saat ditanya tim Kanal24.
Verdy juga memberikan prediksinya terkait partai yang memilih menjadi koalisi pemerintah dan partai yang memilih untuk menjadi oposisi. Menurutnya, komposisi partai koalisi pemerintah akan lebih besar dibandingkan partai yang memilih menjadi oposisi.
“Menurut saya koalisi partai pro pemerintah masih lebih besar daripada oposisi. Mengingat jika berada di koalisi pemerintah akan mendapat kursi kabinet. Tidak banyak partai yang kuat kalau tidak dapat posisi strategis. Tinggal menunggu sikap PDI Perjuangan. Jika PDI Perjuangan mengambil jarak dengan pemerintahan, oposisi kemungkinan bisa lebih seimbang dengan adanya PKS yang juga di posisi itu,” ujar Verdy.
“Tapi jika terjadi negosiasi politik elite untuk merangkul PDI Perjuangan,” lanjut Verdy, “ada potensi oposisi semakin minim bahkan bisa jadi hanya menyisakan PKS. Tapi dalam politik masih bisa berubah, semua tergantung “deal-deal” komunikasi politik lintas elite. Apa pun itu kepentingan politiknya, check and balance di parlemen harus tetap ada jika mengharap kualitas pemerintahan berada di koridor yang demokratis,” terangnya.
