Kanal24 – Nilai tukar rupiah turun sebesar 0,4% terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis (20/6/2024), mencapai level Rp16.425 per dolar AS. Ini merupakan posisi terendah sejak masa pandemi Covid-19 yang terjadi sekitar empat tahun lalu.
Merespon pelemahan rupiah ini, Presiden Joko Widodo mengundang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar ke Istana Negara pada Kamis malam (20/6/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka Rp 16.425 per dolar AS.
Sri Mulyani menyatakan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, ia memberikan penjelasan kepada Presiden Jokowi mengenai dinamika pasar keuangan saat ini. Ia juga membahas sentimen pasar terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yang diperkirakan akan mengalami peningkatan rasio utang.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden tentang berbagai perkembangan terkini di pasar keuangan, termasuk perkembangan pembahasan APBN dengan DPR, mengingat saat ini kami sedang menyusun RAPBN 2025,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui APBN. Tahun ini, defisit diperkirakan mencapai batas maksimum sebesar 2,8%, meskipun target awal yang disepakati dengan DPR hanya 2,29% dari PDB. Namun, ia memastikan bahwa pembiayaan melalui utang tidak akan membengkak berkat pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) tahun 2023 yang mencapai Rp 100 triliun.
“Diperkirakan defisit tahun ini akan berada di maksimum 2,8%, namun pembiayaan akan dijaga dengan baik menggunakan SAL tahun lalu sebesar Rp 100 triliun untuk menurunkan kebutuhan pembiayaan melalui pasar dan menjaga yield SBN,” jelasnya.
Sri Mulyani juga menekankan bahwa APBN 2025 yang sedang disusun bersama DPR akan tetap mengikuti rentang yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan dan Kerangka Ekonomi serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebesar 2,21%-2,8%. Rentang defisit yang lebar ini dimaksudkan untuk mengakomodir program-program presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“APBN akan dijaga secara hati-hati sebagai instrumen penting bagi pemerintahan yang akan datang. Kami akan terus mengkomunikasikan komitmen untuk menjaga defisit pada level 3% dengan rasio utang terhadap PDB yang terjangkau dan hati-hati, sehingga dapat menjadi fondasi stabilitas pemerintahan baru,” tutup Sri Mulyani.(din)
