Kanal24, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Langkah tersebut menjadi perkembangan terbaru dari polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya memicu desakan pengunduran diri hingga wacana pemakzulan di DPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut saat memberikan keterangan di Gedung MPR RI, Jakarta. Menurutnya, Gibran datang untuk menyampaikan langsung maksud pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surat pengunduran diri yang diserahkan kepada MPR disebut merupakan surat yang sama dengan yang sebelumnya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
Baca juga:
Mahasiswa Desak Setop MBG, DPRD Malang Merespons
Sebelum mendatangi MPR, Gibran terlebih dahulu bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis pagi sebelum Gibran menuju kompleks parlemen di Senayan.
Muzani menyampaikan, MPR akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Prosesnya diawali dengan rapat pimpinan MPR dan dilanjutkan rapat gabungan untuk membahas langkah berikutnya.
Ia juga menjelaskan, setelah proses pengunduran diri ditindaklanjuti, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Sementara itu, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Polemik Persyaratan Pendidikan
Pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan yang digunakan saat proses pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan tersebut menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pada 6 Oktober 2026 menyoroti persoalan bukti dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran.
Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Putusan itu menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.
Perkembangan putusan tersebut memunculkan desakan politik agar Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan melalui DPR.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
Namun, setelah pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan bahwa dirinya masih akan menempuh jalur hukum. Ia menyatakan akan menyiapkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA.
DPR Sebelumnya Bahas Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah polemik tersebut, upaya politik melalui DPR juga berjalan. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Pengajuan HMP menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang setelah munculnya putusan lembaga peradilan terkait dokumen pendidikan Gibran.
Penyerahan surat pengunduran diri kepada MPR kini menjadi babak baru dalam dinamika ketatanegaraan tersebut. Proses selanjutnya akan bergantung pada mekanisme kelembagaan yang berlaku, termasuk tindak lanjut MPR dan tahapan pengisian jabatan wakil presiden.
