KANAL24, Yogyakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Hal tersebut disampaikan saat pressconference Muhammadiyah siang ini (28/7/2024) di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
Keputusan itu mendapatkan pro dan kontra dari warga Muhammadiyah akar rumput. Sebelum ada keputusan ini, sempat beberapa kali warga atau kader muhammadiyah sudah banyak melakukan diskusi dan gerakan kolektif, dengan tujuan menganjurkan PP Muhammadiyah untuk menolak pertambangan batubara tersebut.
Gerakan kecil namun serempak di Indonesia diakomodir oleh akitivis lingkungan di Muhammadiyah salah satunya Kader Hijau Muhammadiyah (KHM). KHM membuat petisi yang sudah diisi hingga 1766 tanda tangan dengan judul Anak Muda Muhamamadiyah Menolak Persyarikatan Terlibat Tambang!
Irsyad Madjid perwakilan dari KHM menyampaikan Tawaran Konsesi yang Tercantum dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 itu akan menjebak Muhammadiyah untuk terus menerus melanggengkan industri ekstratif dan melupakan upaya transisi ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
“Jangankan berpikir untuk menerima, Pimpinan Pusat Muhammadiyah seharusnya memalingkan muka terhadap tawaran ini,” ungkap Mantan Ketua Umum IMM Malang Raya tesebut, Senin (29/7/2024)
Dalam pressconference siang ini, Haedar Nashir Ketua Umum juga menyadari adanya gerakan penolakan ini dengan menyebutkan “Ada kelompok kecil yang demo kemarin, sekeras apapun akan dihadapi dengan moderat,” jelasnya.
Demo kemarin diinisiasi oleh KHM Daerah Istimewa Yogyakarta. “Tambang itu dalam pengelolaan nya selalu menimbulkan dampak masalah yang sangat besar. Mulai dari lingkungan rusak, konflik sosial di masyarakat, konflik agraria dan segudang masalah lainnya. Saya melihat sendiri bagaimana tambang itu merusak lingkungan dan sosial masyarakat. Selain itu, tambang juga sangat berpotensi untuk munculnya korupsi,” ungkap Abie Dhimas Kader Hijau Muhammadiyah DIY.
Senada dengan itu, banyak warga Muhammadiyah yang melayangkan protes di sosial media antara lain;
1. Kedepannya Aktivis Muhammadiyah tidak bisa lagi mengkritik pemerintah perihal lingkungan khususnya tambang. Karena Muhammadiyah memilih untuk menerima mengelola tambang.
2. Muhammadiyah harusnya mendukung percepatan transisi energi, bukan malah ikut berenang di industri energi fosil.
3. Jika ada mudharat akan dikembalikan ke pemerintah, lha ini maksdnya gimana ? Apakah Muhammadiyah hanya coba coba.
4. Memang ada ya, tambang ramah lingkungan dan menyejahterakan?(anf)
